Jakarta, KdP(6/1) Sejumlah aktivis pro demokrasi dari berbagai organisasi massa
(ormas)secara bersama-sama membuat pernyataan. Inti dari pernyataan -- walau
secara implisit -- adalah menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai
presiden RI 1998-2003. Tak hanya itu para aktivis juga menuntut
pertanggung jawaban politik dan hukum terhadap Presiden Soeharto atas
kebijakan yang selama ini dijalankan. Beberapa penanda-tangannya adalah
kaum muda dari beberapa organisasi seperti, Syaiful Bahri Anshori (Ketua
Umum PB PMII), A. Baskara (Sekjen GMNI), Emanuel Migo (Sekjen PMKRI),
Edward Tanari (Ketua Umum GMKI), Mulyana W. Kusumah (Sekjen KIPP), BY.
Widyankristyoko (Ketua Harian PIJAR Indonesia).
Pembacaan pernyataan ini dilakukan pada jumpa pers yang di gelar di
markas GMNI, Wisma Marinda, Jakarta Pusat, Senin (5/1). Tersiar kabar
para penandatangan akan membawa pernyataannya ke DPR. Namun demikian belum
diketahui kapan persisnya mereka akan bertandang ke gedung legislatif.
Di bawah ini adalah salinan lengkap pernyataan bersama yang ditanda
tangani 23 orang.***
------------------------------------------------------------------------
MENUJU PERBAIKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN
Kehidupan kebangsaan dewasa ini meminta perhatian dan penyelesaian
secara serius dari seluruh rakyat Indonesia. Sejarah dunia terus bergerak
dengan logika kemajuan, meninggalkan sikap konservatif dan orientasi status
quo. Pembangunan selama ini memang cukup berarti bagi perkembangan
kenegaraan. Dengan pembangunan, rakyat dapat menikmati berbagai kemajuan dunia,
sebagai mana laporan resmi pemerintah. Namun harus diakui, seiring dengan
kemajuan yang dicapai pembangunan juga menyimpan kekurangan. Kehidupan budi luhur
bangsa tersisihkan oleh kepentingan material. Rasa senasib sepenanggungan
dalam hidup bersama sebagai roh kebangsaan mengalami erosi sampai
tingkat yang mengkhawatirkan. Rakyat makin hari merasa terhimpit beban untuk
sekedar menyambung hidup.
Sementara itu perekonomian nasional sebagai produk utama pembangunan
selama ini mengalami kegoncangan. Krisis moneter yang menjatuhkan nilai rupiah
berdampak panjang bagi kehidupan kebangsaan. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan selama ini menjauh
dari cita-cita luhur didirikannya negara Republik Indonesia. Oleh karena
itu, penyelenggara negara yang merupakan pengemban amanat rakyat sudah
seharusnya memberikan pertanggung jawaban politik dan hukum terhadap
kebijakan yang selama ini dijalankan.
Dalam menghadapi persoalan kebangsaan kita saat ini diperlukan kerjasama
semua kekuatan bangsa. Kondisi semacam ini menantang kearifan,
kecerdasan dan ketepatan kita sebagai bangsa dalam bertindak. Tantangan ini tidak
mungkin dapat diatasi oleh seseorang maupun kelompok yang paling kuat
sekalipun. Untuk menghimpun kerjasama dimaksud diperlukan hadirnya
pemimpin nasional baru yang mempunyai integritas, sehat dan dinamis. Oleh karena
itulah kami mengajak seluruh rakyat Indonesia menemukan dan mendorong
hadirnya pemimpin nasional baru melalui proses yang terbuka , kompetitif
dan demokratis.
Pemimpin nasional baru yang diperlukan oleh tantangan kebangsaan kita
adalah yang mampu menjalankan tugas untuk :
1. Melakukan pembaruan politik ke aras kehidupan yang lebih demokratis.
2. Memperbaiki kehidupan perekonomian yang berwatak kerakyatan demi
terwujudnya masyarakat sejahtera makmur berkeadilan.
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih.
4. Menegakkan negara hukum.
5. Mengembalikan kehidupan budi luhur bangsa.
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan.
7. Mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme.
Demikian pokok-pokok pikiran ini disampaikan sebagai resolusi untuk
kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan semoga Tuhan YME memberikan
kekuatan bagi kita semua untuk mewujudkannya.
Jakarta, 5 januari 1998
1. Abidin Fikri (FKPI/GMNI)
2. Standar Kiaa (KIPP Indonesia)
3. Nyoman Parta (FKPI/KMHDI)
4. Desmond J. Mahesa (LBHN)
5. Viktus Murin (FKPI/GMNI)
6. Yayat H. Wahyanika (FKGMNU)
7. A. Baskara (FKPI/GMNI)
8. Muctar Sindang (KIPP)
9. Dharmana (FKPI/KMHDI)
10. Suktonul Huda (FKPI/PMII)
11. Safira Machrusah (FKPI/IPPNU)
12. Syaiful Bahri Anshori (FKPI/PB PMII)
13. Ahmad Rofik (PB PMII)
14. Nor Hikmah (KNPD)
15. Mulyana W. Kusumah (KIPP)
16. Emanuel Migo (FKPI)
17. Edward tanari (FKPI)
18. Yusmic (FKPI)
19. B.Y. Widyankristyoko (PIJAR Indonesia)
20. Kuldip Singh (PIJAR Indonesia)
21. Widhi Wahyuwidodo (PUSPIPAM)
22. Agam Indrapura (PUSPIPAM)
23. Sutjipto (Pemuda Demokrat)
Sumber: Kabar Dari Pijar//Tue Jan 06 1998 - 18:22:00 EST
Rabu, 16 Desember 2009
Fatwa MUI Dinilai Potensial Munculkan Konflik
Jakarta -- Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme terus menuai kritik. Bahkan muncul permintaan agar MUI memikirkan kembali fatwa haram tersebut. "Fatwa itu berpotensi menyulut konflik," kata Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra di Jakarta kemarin.
Konflik, kata Azra, bukan hanya antarumat beragama, tapi juga intraagama. "Dalam hal ini adalah Islam," tuturnya. Hal senada diungkapkan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. "Saya cemas fatwa tersebut bisa memicu disintegrasi," kata Todung. Apalagi fatwa itu juga menimbulkan kerancuan hukum dalam masyarakat.
Menurut Azra, fatwa MUI itu tidak sesuai dengan prinsip Islam, yakni toleransi. Fatwa itu juga tidak sesuai dengan tiga prinsip dakwah, yakni diseru dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan dialog. "Ketiga prinsip dakwah ini tidak dijalankan MUI," kata dia.
Tentang fatwa haramnya doa bersama juga mendapat tanggapan dari Kaukus Muda PDI Perjuangan. "Fatwa itu tidak mengikat, hanya saran," kata Ketua Kaukus Abidin Fikri. Namun, jika ada pihak yang memanfaatkan fatwa itu untuk membubarkan acara doa bersama, "Kami siap melakukan perlawanan hukum," katanya.
Ketua PB NU Farid Masdar Mas'udi menyarankan, MUI mau memikirkan kembali fatwa haram untuk pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. "Fatwa itu terasa melampaui yurisdiksi dan tidak lazim," katanya. Masdar khawatir fatwa ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ketagihan melakukan kekerasan atas nama agama.
Ketua MUI Amidhan menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin mencabut 11 fatwa yang dihasilkan munas sepekan lalu. "Mau dicabut bagaimana, munasnya sudah bubar," kata dia. Menurut dia, fatwa MUI hanya saran kepada umat Islam. Jika ada pihak lain ikut menyayangkan, Amidhan justru balik bertanya, "Urusannya apa?"
Sumber: Koran Tempo/02 Aug 2005, RADEN RACHMADI | OKTAMANJAYA WIGUNA
Konflik, kata Azra, bukan hanya antarumat beragama, tapi juga intraagama. "Dalam hal ini adalah Islam," tuturnya. Hal senada diungkapkan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. "Saya cemas fatwa tersebut bisa memicu disintegrasi," kata Todung. Apalagi fatwa itu juga menimbulkan kerancuan hukum dalam masyarakat.
Menurut Azra, fatwa MUI itu tidak sesuai dengan prinsip Islam, yakni toleransi. Fatwa itu juga tidak sesuai dengan tiga prinsip dakwah, yakni diseru dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan dialog. "Ketiga prinsip dakwah ini tidak dijalankan MUI," kata dia.
Tentang fatwa haramnya doa bersama juga mendapat tanggapan dari Kaukus Muda PDI Perjuangan. "Fatwa itu tidak mengikat, hanya saran," kata Ketua Kaukus Abidin Fikri. Namun, jika ada pihak yang memanfaatkan fatwa itu untuk membubarkan acara doa bersama, "Kami siap melakukan perlawanan hukum," katanya.
Ketua PB NU Farid Masdar Mas'udi menyarankan, MUI mau memikirkan kembali fatwa haram untuk pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. "Fatwa itu terasa melampaui yurisdiksi dan tidak lazim," katanya. Masdar khawatir fatwa ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ketagihan melakukan kekerasan atas nama agama.
Ketua MUI Amidhan menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin mencabut 11 fatwa yang dihasilkan munas sepekan lalu. "Mau dicabut bagaimana, munasnya sudah bubar," kata dia. Menurut dia, fatwa MUI hanya saran kepada umat Islam. Jika ada pihak lain ikut menyayangkan, Amidhan justru balik bertanya, "Urusannya apa?"
Sumber: Koran Tempo/02 Aug 2005, RADEN RACHMADI | OKTAMANJAYA WIGUNA
MUI Didesak Cabut Fatwanya
Jakarta - Ketua Kaukus Muda PDI Perjuangan Abidin Fikri mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut fatwanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pluralisme, sekularisme dan liberalisme, karena dikhawatirkan dapat memicu meluasnya kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Dengan tidak mengurangi keinginan menghormati MUI kami menghimbau kiranya fatwa lembaga ini, khususnya yang berkaitan dengan pandangan pluralisme, sekularisme dan liberalisme dapat ditarik dahulu untuk dipikirkan kembali dengan kearifan dan kedalaman ilmiah sesuai dengan karakter sejati keulamaan," katanya di Jakarta, Senin (1/8).
Abidin khawatir fatwa MUI tersebut akan mengakibatkan semakin meluasnya kekerasan atas nama agama. Bagi kelompok yang selama ini kerap melakukan aksi kekerasan, fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan mereka.
"Mengeluarkan fatwa seperti itu sungguh-sungguh beresiko. Sangat dikhawatirkan itu akan dipakai oleh orang-orang yang sudah ketagihan dengan kekerasan untuk menjustifikasi tindakan mereka. Jika ini terjadi, sulit dihindari bahwa MUI telah menjadi inspirator tindakan-tindakan kekerasan itu," katanya.
Dikatakannya, fatwa soal pluralisme, sekularisme dan liberalisme tidak dapat dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kekerasan atas nama agama, karena pada prinsipnya negara adalah lembaga publik yang harus memerankan fungsi sebagai pelindung bagi semua orang.
"Jika memang MUI merasa berwenang dan bersikeras memfatwakan, kami kira itu terserah. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak bisa dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kekerasan atas nama agama, karena satu prinsip negara adalah lembaga publik milik orang banyak," katanya.
Menurut Abidin, fatwa MUI yang semestinya harus memberikan patokan yang menyejukkan dalam menjalankan tuntutan Islam yang juga seharusnya diawali dengan kajian yang sangat mendalam. “MUI harus membuka diri terhadap segala pemikiran-pemikiran diluar wacana Islam, agar tidak bersifat emosional, apriori yang justru akan merugikan Islam itu sendiri,” terangnya.
Abidin berharap dalam hal ini, pemerintah jangan jangan hanya berpangku tangan, melainkan harus menindak dengan tegas agar elemen masyarakat yang mengatasnamakan Islam harus melakukan perbuatan diluar norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. (Kontributor: Ald/Tom)
Sumber: detikcom//Politics Tue, 02 Aug 2005 08:32:00 WIB
"Dengan tidak mengurangi keinginan menghormati MUI kami menghimbau kiranya fatwa lembaga ini, khususnya yang berkaitan dengan pandangan pluralisme, sekularisme dan liberalisme dapat ditarik dahulu untuk dipikirkan kembali dengan kearifan dan kedalaman ilmiah sesuai dengan karakter sejati keulamaan," katanya di Jakarta, Senin (1/8).
Abidin khawatir fatwa MUI tersebut akan mengakibatkan semakin meluasnya kekerasan atas nama agama. Bagi kelompok yang selama ini kerap melakukan aksi kekerasan, fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan mereka.
"Mengeluarkan fatwa seperti itu sungguh-sungguh beresiko. Sangat dikhawatirkan itu akan dipakai oleh orang-orang yang sudah ketagihan dengan kekerasan untuk menjustifikasi tindakan mereka. Jika ini terjadi, sulit dihindari bahwa MUI telah menjadi inspirator tindakan-tindakan kekerasan itu," katanya.
Dikatakannya, fatwa soal pluralisme, sekularisme dan liberalisme tidak dapat dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kekerasan atas nama agama, karena pada prinsipnya negara adalah lembaga publik yang harus memerankan fungsi sebagai pelindung bagi semua orang.
"Jika memang MUI merasa berwenang dan bersikeras memfatwakan, kami kira itu terserah. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak bisa dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kekerasan atas nama agama, karena satu prinsip negara adalah lembaga publik milik orang banyak," katanya.
Menurut Abidin, fatwa MUI yang semestinya harus memberikan patokan yang menyejukkan dalam menjalankan tuntutan Islam yang juga seharusnya diawali dengan kajian yang sangat mendalam. “MUI harus membuka diri terhadap segala pemikiran-pemikiran diluar wacana Islam, agar tidak bersifat emosional, apriori yang justru akan merugikan Islam itu sendiri,” terangnya.
Abidin berharap dalam hal ini, pemerintah jangan jangan hanya berpangku tangan, melainkan harus menindak dengan tegas agar elemen masyarakat yang mengatasnamakan Islam harus melakukan perbuatan diluar norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. (Kontributor: Ald/Tom)
Sumber: detikcom//Politics Tue, 02 Aug 2005 08:32:00 WIB
Panen Raya Perdana Padi Bibit-Rustri Pertegas Posisi Politik
BANYUMAS, PROGRESIF JAYA
Seperti yang pernah dilakukan di berbagai daerah sebelumnya, Kamis (24/4), PDI Perjuangan Kebumen, Jawa Tengah, melakukan panen raya perdana padi MSP di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Acara panen raya perdana sekaligus sosialisasi pasangan Cagub/Cawagub Jateng yang diusung PDI Perjuangan itu akan dilaksanakan di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, pukul 11.00 WIB.
Hadir dalam acara panen raya perdana padi MSP itu calon Wakil Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan Hj. Sri Rustriningsih beserta beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar serta anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Marjono. Dari tim monitoring padi MSP dari DPP PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Ida Nuraini.
Sementara itu, dari kalangan internal Partai tingkat DPC, selain Ketua beserta pengurus DPC PDI-P Kabupaten Kebumen, para Ketua, Sekretaris dan beberapa pengurus DPC Partai Purworedjo, Magelang, Wonosobo, Kulon Progo, dan Banjar Negara, serta para pengurus Partai tingkat Ranting dan Anak Ranting turut menghadiri panen raya perdana padi MSP di Kabupaten Kebumen itu. Selain itu, kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kebumen dan kabupaten-kabupaten lain dalam lingkup kerasidenan di wilayah tersebut juga akan menghadiri panen raya tersebut.
Panen raya perdana di Kabupaten Kebumen ini makin mempertegas jati diri PDI-P sebagai satu-satunya Partai politik di Indonesia selalu berpihak kepada wong cilik, memiliki kepedulian kongkret terhadap peningkatan taraf hidup kaum tani. Termasuk para buruh tani di Nusantara, serta upaya kongkret PDI-P untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
PDI-P sebagai partai politik tidak hanya mengurusi persoalan politik makro, tapi juga mengakualisasikan ideologi maupun visi politiknya melalui program ataupun kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan wong cilik.
Hingga saat ini pun PDI-P terus menggalakkan penggunaan padi MSP kepada seluruh masyarakat tani di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kelompok-kelompok tani yang menjadi binaan PDI-P.
Pada konteks yang lebih spesifik, panen padi MSP di Kabupaten Kebumen ini juga menegaskan bahwa pasangan Bibit-Rustri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan dalam pilgub Jateng bulan Juni mendatang merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro kepada kehidupan masyarakat tani sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia, dan memiliki kepedulian terhadap wong cilik pada umumnya.
Panen raya perdana padi MSP kali ini merupakan panen raya yang pertama kalinya di Kabupaten Kebumen sekaligus merupakan panan raya padi MSP yang kesebelas kalinya di Jawa Tengah. Panen raya padi MSP yang sudah dilakukan di berbagai wilayah di berbagai propinsi seperti di beberapa daerah di Sumut, Jabar, Lampung, dan beberapa propinsi lainnya di seluruh Indonesia menunjukkan padi kering hasil panen padi MSP rata-rata di atas 12 ton per hektar lahan tanam. (Wid)
Seperti yang pernah dilakukan di berbagai daerah sebelumnya, Kamis (24/4), PDI Perjuangan Kebumen, Jawa Tengah, melakukan panen raya perdana padi MSP di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Acara panen raya perdana sekaligus sosialisasi pasangan Cagub/Cawagub Jateng yang diusung PDI Perjuangan itu akan dilaksanakan di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, pukul 11.00 WIB.
Hadir dalam acara panen raya perdana padi MSP itu calon Wakil Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan Hj. Sri Rustriningsih beserta beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar serta anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Marjono. Dari tim monitoring padi MSP dari DPP PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Ida Nuraini.
Sementara itu, dari kalangan internal Partai tingkat DPC, selain Ketua beserta pengurus DPC PDI-P Kabupaten Kebumen, para Ketua, Sekretaris dan beberapa pengurus DPC Partai Purworedjo, Magelang, Wonosobo, Kulon Progo, dan Banjar Negara, serta para pengurus Partai tingkat Ranting dan Anak Ranting turut menghadiri panen raya perdana padi MSP di Kabupaten Kebumen itu. Selain itu, kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kebumen dan kabupaten-kabupaten lain dalam lingkup kerasidenan di wilayah tersebut juga akan menghadiri panen raya tersebut.
Panen raya perdana di Kabupaten Kebumen ini makin mempertegas jati diri PDI-P sebagai satu-satunya Partai politik di Indonesia selalu berpihak kepada wong cilik, memiliki kepedulian kongkret terhadap peningkatan taraf hidup kaum tani. Termasuk para buruh tani di Nusantara, serta upaya kongkret PDI-P untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
PDI-P sebagai partai politik tidak hanya mengurusi persoalan politik makro, tapi juga mengakualisasikan ideologi maupun visi politiknya melalui program ataupun kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan wong cilik.
Hingga saat ini pun PDI-P terus menggalakkan penggunaan padi MSP kepada seluruh masyarakat tani di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kelompok-kelompok tani yang menjadi binaan PDI-P.
Pada konteks yang lebih spesifik, panen padi MSP di Kabupaten Kebumen ini juga menegaskan bahwa pasangan Bibit-Rustri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan dalam pilgub Jateng bulan Juni mendatang merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro kepada kehidupan masyarakat tani sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia, dan memiliki kepedulian terhadap wong cilik pada umumnya.
Panen raya perdana padi MSP kali ini merupakan panen raya yang pertama kalinya di Kabupaten Kebumen sekaligus merupakan panan raya padi MSP yang kesebelas kalinya di Jawa Tengah. Panen raya padi MSP yang sudah dilakukan di berbagai wilayah di berbagai propinsi seperti di beberapa daerah di Sumut, Jabar, Lampung, dan beberapa propinsi lainnya di seluruh Indonesia menunjukkan padi kering hasil panen padi MSP rata-rata di atas 12 ton per hektar lahan tanam. (Wid)
Cagub-Cawagub Jateng dari PDIP Panen Padi di Brebes
JAKARTA- Setelah program "Mari Sejahterakan Petani" melalui bibit padi unggul MSP dicanangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Cariu, Bogor yang ditandai dengan panen perdana padi MSP pada 18 Desember tahun lalu, dan diikuti dengan panen padi MSP di beberapa tempat di wilayah Sumatera-Jawa, pada hari ini, Sabtu, 22 Maret 2008, pukul 10.00 WIB-selesai.
Kelompok tani "Berkah Tani" Brebes akan melakukan panen padi MSP di lahan seluas 5 hektar, di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Selain untuk lebih menggalakkan penanaman varietas unggul padi MSP di kalangan petani Indonesia, panen padi MSP ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi Bibit Waluyo dan Sri Rustriningsih sebagai paket pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan.
Panen padi MSP hari itu, selain akan dihadiri oleh beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah seperti Nuniek Sri dan Koordinator Wilayah Brebes dari DPD Partai, seluruh pengurus DPC Brebes, juga akan dihadiri oleh Ketua DPP bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar yang didampingi beberapa orang anggota tim monitoring padi MSP dari DPP Partai.
Selain itu, panen juga akan dihadiri oleh kelompok-kelompok tani binaan PDI Perjuangan di wilayah Brebes dan sekitarnya, Pengda-pengda terkait bidang pertanian dan perkebunan Kabupaten Brebes, masyarakat sekitar akan menghadiri acara panen MSP pertama di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tersebut.
Sebagai Partai yang bertekad mengembalikan kembali kedaulatan dan swa sembada pangan Indonesia, PDI Perjuangan selalu menekankan kepada para kader yang diusungnya sebagai calon Kepala Daerah untuk selalu mengedepankan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kaum tani Indonesia dan mewujudkan ketahanan pangan Nasional tersebut melalui daerah ataupun wilayah yang dipimpunnya jika kelak terpilih sebagai Kepala Daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
PDI Perjuangan yakin varietas benih padi unggul MSP memiliki peran yang sangat besar dalam menyelamatkan bangsa ini dari dari keterpurukan bahan makanan, mewujudkan swasembada beras, serta memperbaiki nasib para petani. Keyakinan tersebut juga pernah disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai HM Taufiq Kiemas dalam pidatonya saat menutup pendidikan dan pelatihan Ketua Kelompok Tani angkatan ke-7, di kantor sekretariat DPP Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).
Menurut Ketua Deperpu, apa yang dilakukan PDI Perjuangan dengan varietas padi MSP ini merupakan suatu investasi jangka panjang untuk beberapa generasi ke depan. "Apa yang kita lakukan dengan padi MSP adalah untuk hari depan bangsa dan anak cucu kita. Karena jika padi MSP ditanam di seluruh Indonesia, kita berani katakan kita sudah Swasembada Beras atau SSB. Itu artinya, kita telah membuktikan melakukan perubahan," tandasnya.
Varietas padi unggul MSP akan menjadi andalan bagi para petani Indonesia, sekaligus menjadi sumber penunjang ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Ir. Mindo Sianipar saat panen padi MSP, Minggu (2/3), di Cariu, Bogor. "Dengan demikian MSP akan menunjang ketahanan pangan masyarakat kita," ujar Mindo Sianipar, Ketua DPP bidang Usaha Kecil dan Koperasi.
Keyakinan tersebut tentu merupakan keyakinan yang memiliki alasan sangat kuat mengingat padi MSP, padi yang ditemukan dan dikembangkan oleh Surono Danu, seorang petani kelahiran Cirebon 57 tahun lalu ini merupakan varietas padi paling unggul di antara varietas padi unggulan lain yang banyak digunakan petani Indonesia saat ini. Padi MSP sendiri mampu menghasilkan beras sebesar 14 ton per hektar lahan. Dan, satu malay bibit padi MSP ini mampu menghasilkan sekitar 300 butir padi dengan masa tanam yang relatif lebih singkat dari varietas padi lainnya, yaitu 105 hari.
Sumber: okezone.com
Kelompok tani "Berkah Tani" Brebes akan melakukan panen padi MSP di lahan seluas 5 hektar, di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Selain untuk lebih menggalakkan penanaman varietas unggul padi MSP di kalangan petani Indonesia, panen padi MSP ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi Bibit Waluyo dan Sri Rustriningsih sebagai paket pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan.
Panen padi MSP hari itu, selain akan dihadiri oleh beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah seperti Nuniek Sri dan Koordinator Wilayah Brebes dari DPD Partai, seluruh pengurus DPC Brebes, juga akan dihadiri oleh Ketua DPP bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar yang didampingi beberapa orang anggota tim monitoring padi MSP dari DPP Partai.
Selain itu, panen juga akan dihadiri oleh kelompok-kelompok tani binaan PDI Perjuangan di wilayah Brebes dan sekitarnya, Pengda-pengda terkait bidang pertanian dan perkebunan Kabupaten Brebes, masyarakat sekitar akan menghadiri acara panen MSP pertama di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tersebut.
Sebagai Partai yang bertekad mengembalikan kembali kedaulatan dan swa sembada pangan Indonesia, PDI Perjuangan selalu menekankan kepada para kader yang diusungnya sebagai calon Kepala Daerah untuk selalu mengedepankan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kaum tani Indonesia dan mewujudkan ketahanan pangan Nasional tersebut melalui daerah ataupun wilayah yang dipimpunnya jika kelak terpilih sebagai Kepala Daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
PDI Perjuangan yakin varietas benih padi unggul MSP memiliki peran yang sangat besar dalam menyelamatkan bangsa ini dari dari keterpurukan bahan makanan, mewujudkan swasembada beras, serta memperbaiki nasib para petani. Keyakinan tersebut juga pernah disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai HM Taufiq Kiemas dalam pidatonya saat menutup pendidikan dan pelatihan Ketua Kelompok Tani angkatan ke-7, di kantor sekretariat DPP Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).
Menurut Ketua Deperpu, apa yang dilakukan PDI Perjuangan dengan varietas padi MSP ini merupakan suatu investasi jangka panjang untuk beberapa generasi ke depan. "Apa yang kita lakukan dengan padi MSP adalah untuk hari depan bangsa dan anak cucu kita. Karena jika padi MSP ditanam di seluruh Indonesia, kita berani katakan kita sudah Swasembada Beras atau SSB. Itu artinya, kita telah membuktikan melakukan perubahan," tandasnya.
Varietas padi unggul MSP akan menjadi andalan bagi para petani Indonesia, sekaligus menjadi sumber penunjang ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Ir. Mindo Sianipar saat panen padi MSP, Minggu (2/3), di Cariu, Bogor. "Dengan demikian MSP akan menunjang ketahanan pangan masyarakat kita," ujar Mindo Sianipar, Ketua DPP bidang Usaha Kecil dan Koperasi.
Keyakinan tersebut tentu merupakan keyakinan yang memiliki alasan sangat kuat mengingat padi MSP, padi yang ditemukan dan dikembangkan oleh Surono Danu, seorang petani kelahiran Cirebon 57 tahun lalu ini merupakan varietas padi paling unggul di antara varietas padi unggulan lain yang banyak digunakan petani Indonesia saat ini. Padi MSP sendiri mampu menghasilkan beras sebesar 14 ton per hektar lahan. Dan, satu malay bibit padi MSP ini mampu menghasilkan sekitar 300 butir padi dengan masa tanam yang relatif lebih singkat dari varietas padi lainnya, yaitu 105 hari.
Sumber: okezone.com
Megawati Berkampanye dengan Panen Padi di Garut
GARUT, TRIBUN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan berkampanye sekaligus panen raya padi MSP di Desa Sukagalih, Garut, Jawa Barat, Senin (23/3).
Kampanye kali ini dalam rangkaian kampanye terbuka Pemilihan Umum Legsilatif 2009. Megawati selanjutnya akan ke lapangan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk berkampanye.
Saat ini, Megawati sedang dalam perjalanan menuju Garut. Kampanye dan panen padi di Garut dijadwalkan pukul 11.00. (Kompas.com/Dewi Indriastuti)/Senin, 23 Maret 2009 | 10:48 WIB
Susunan Pengurus ILUNI FHUI 2008-2011
SUSUNAN PENGURUS
IKATAN ALUMNI ( ILUNI )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE TAHUN
2008 – 2011
Pembina
Rektor UI
Ketua ILUNI – UI
Dekan FH – UI
Ketua Umum Chandra Motik Yusuf 1973
Ketua I Hery Tjandrasari 1968
Ketua II Freedy Haris 1995
Ketua III Tony Wenas 1980
Ketua IV Abidin Fikri 2001
Ketua V Luhut Pangaribuan
Sekretaris Umum Rudy D. Johannes 1973
Sekretaris I Tasman Gultom 1994
Sekretaris II Harman 1973
Sekretaris III Hani Cahyanti 1994
Bendahara Umum Ita Mamesah 1972
Bendahara I Esterina D. Ruru 1995
Bendahara II Leny Janis 1974
Bendahara III Lucky Maya 1994
Pembantu Umum Aziar Aziz 1967
Erika Sianipar 1967
Faisal Iskandar Motik 1978
Titi Herawati
1973
Adijaya Yusuf
Azimat WS Soenarto
Zulfadli
1985
Rini Amaluddin
1963
Alida Tanjung
1967
Yudhi Yusuf 2003
I. Bidang Organisasi, Alumni dan Pemberdayaan Perempuan
1. Bidang Organisasi
Ketua Asti Sukanto 1978
Wakil Ketua Bambang Samuel 1975
Anggota Bethsi 1978
Suparno 1994
Nani Ratna Kusumawati 1977
S.S Utami 1985
Arga Moenadjat 1980
Merry Christian Sihombing
2. Bidang Alumni
Ketua Tien Handayani 1973
Wakil Ketua Andhika Danesjvara
Anggota Affitkatho Setyadi
T.B. Emir Faisal
Daly Erni 1986
Sara Agustina Sihombing 1999
Dita Paramita 2003
Iwan Budisantoso
Charles Sijabat
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Ketua Himatul Alia 1975
Wakil Ketua Desiree Zuraida 1976
Anggota Ine Odang 1972
Ine Robby 1973
Devi K. Laraswati
Yang Hasjiaturahmi
Nana Sidhi 1973
Adilla Yuswama
II. Bidang Almamater, Registrasi & Updating & Humas & Komunikasi
1. Bidang Almamater
Ketua Ganjar Laksmana B.B 1986
Wakil Ketua Asep Rahmat Fadjar 1996
Anggota Mirza Khaidir Bachtiar DJ
Suhandoyo
Sofie Mandagi 2004
2. Bidang Registrasi & Updating :
Ketua Ketua : Sofyan Pulungan
1996
Wakil Ketua Wakil : Indra Mangundap
2002
Anggota Dedy Prasetio
Suwarta
M. Najri
Ika Siagian
Wiwit 1994
3. Humas & Komunikasi :
Ketua Mangatur J. Simangunsong
Wakil Ketua Anita D. A. Kolopaking
Anggota Esti Handayani
Endang Mamahit
Cut Shanaz
Prita Laura
III. Bidang Usaha & Dana
1. Bidang Usaha
Ketua Wiranto Birin 1975
Wakil Ketua Yuddi karim 1981
Anggota Jhoni Ishak 1975
Eliza Manurung 1994
2. Bidang Dana
Ketua Karta
Wakil Ketua Partahi Sihombing
Anggota Jenni Iskandar
1975
Arno G. Haryono
Geritz de Fretes 1997
IV. Bidang Kebijakan Strategis & Hubungan Antar Lembaga
1. Bidang Kebijaksanaan Strategis
Ketua Akhiar Salmi 1984
Wakil Ketua Achmad Yani
Anggota Sigit Handoyo
Syahrizal
Latifa Manan
Anna Sagita
Harry Wicaksono 1975
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri
Ketua Eny Purnomo 1972
Wakil Ketua Diah Soewito 1972
Anggota Rety Suhardiman
1972
Oscar Sinurat 1995
Ferry R. Lasamahu
MYP Ardianingtyas
1989
Prahasto W. Pamungkas 1988
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri.
Ketua Hendra Tobing 1973
Wakil Ketua Citra Winda Priapanca
Anggota Nelce T. Pattinama
Asti Puri Kadarisman
1973
Graee Sondakh
1973
Edwin Partogi
1995
Surahmin
1995
M. Muslich
V. Bidang Sosial, Pengabdian Masyarakat & Pendidikan Latihan
1. Bidang Sosial
Ketua Maria Lience
Wakil Ketua Nani
Anggota Diana Penyami
1989
Leni Indrawati
Eka Harapan
2002
Agung Kurniawan 2000
Asih
2. Bidang Pengabdian Masyarakat
Ketua Anton Bayu Samudra
Wakil Ketua Hastuti S.
Anggota Rini Tarigan
1999
Veronika Situmorang
2004
Merryl Tamburian
Agus Aziar Aziz
1986
Emiel
1980
Dewi Rachma
3. Bidang Pendidikan & Latihan
Ketua Antawirya Jaya
Wakil Ketua Theo Suwirno 1981
Anggota Vidia Yusuf Hadi
2003
Michael Pardede
Binoto Nadapdap
Christine Ardiana
R. Rivni, M. Noer, SH., MM
Internal Audit
Eric
Willy K
Dewan Penasehat
Kartini Mulyadi, SH
Dr Purnomo Prawiro
Muchtar Arifin
DR. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH
Wisnu Soebroto
Suhartoyo
Harun Kamil H
Aulia Rachman
Marlam Simanjuntak
Husseyn Umar
Rinie Amaluddin
Muzami
Alfonso Napitupulu
Soekotjo Soeparto
Karni Ilyas
Herry Hernawan
Yusri Fatma Hakim
Martin Hutabarat
Pradjoto
Djaya Putra Rachman
Asrul Harun.
Lucky M. Harahap
Hidayat Achyar
Kombes Pol. Jeldi Ramadhan, SH
Ida Hartono
La Ode Haris
Hafsan Taher
Chudry Sitompul
Hang Raharjo
Benyamin Mangkudilaga
Neneng Salmiah
Mariam Widodo
Henricus Harikes
Susi Sukmana
Rachmat Soemadipradja
Dewan Pakar
1. Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Dr. Adrian Buyung Nasution
3. Prof. Maria Farida
4. Prof. Agus Sarjono
5. Prof. Satjipto Raharjo
6. Prof. Gayus Lumbun
7. Lambock T. Nathan
8. Prof. Valerina Krikhof
9. Prof. Sri Mamudji
10. Prof. Irianto Seno Aji
11. Agus Purwadinto
12. Budi Sampurna
13. Prof. Harkristuti Harkrisnowo
14. Todung Mulya Lubis
15. Yan Apul Girsang]
16. Arief Soeryo Widjojo
17. Mas Achmad Santosa
18. Leonard Simorangkir
19. Wukir Ragil
20. Abdul Hakim G. Nusantara
21. Yunus Hoesein
22. Kemal Munawar
23. Wina Amanda
24. Jimmy A Sondakh
25. Rossa Emma Rajaguguk
IKATAN ALUMNI ( ILUNI )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE TAHUN
2008 – 2011
Pembina
Rektor UI
Ketua ILUNI – UI
Dekan FH – UI
Ketua Umum Chandra Motik Yusuf 1973
Ketua I Hery Tjandrasari 1968
Ketua II Freedy Haris 1995
Ketua III Tony Wenas 1980
Ketua IV Abidin Fikri 2001
Ketua V Luhut Pangaribuan
Sekretaris Umum Rudy D. Johannes 1973
Sekretaris I Tasman Gultom 1994
Sekretaris II Harman 1973
Sekretaris III Hani Cahyanti 1994
Bendahara Umum Ita Mamesah 1972
Bendahara I Esterina D. Ruru 1995
Bendahara II Leny Janis 1974
Bendahara III Lucky Maya 1994
Pembantu Umum Aziar Aziz 1967
Erika Sianipar 1967
Faisal Iskandar Motik 1978
Titi Herawati
1973
Adijaya Yusuf
Azimat WS Soenarto
Zulfadli
1985
Rini Amaluddin
1963
Alida Tanjung
1967
Yudhi Yusuf 2003
I. Bidang Organisasi, Alumni dan Pemberdayaan Perempuan
1. Bidang Organisasi
Ketua Asti Sukanto 1978
Wakil Ketua Bambang Samuel 1975
Anggota Bethsi 1978
Suparno 1994
Nani Ratna Kusumawati 1977
S.S Utami 1985
Arga Moenadjat 1980
Merry Christian Sihombing
2. Bidang Alumni
Ketua Tien Handayani 1973
Wakil Ketua Andhika Danesjvara
Anggota Affitkatho Setyadi
T.B. Emir Faisal
Daly Erni 1986
Sara Agustina Sihombing 1999
Dita Paramita 2003
Iwan Budisantoso
Charles Sijabat
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Ketua Himatul Alia 1975
Wakil Ketua Desiree Zuraida 1976
Anggota Ine Odang 1972
Ine Robby 1973
Devi K. Laraswati
Yang Hasjiaturahmi
Nana Sidhi 1973
Adilla Yuswama
II. Bidang Almamater, Registrasi & Updating & Humas & Komunikasi
1. Bidang Almamater
Ketua Ganjar Laksmana B.B 1986
Wakil Ketua Asep Rahmat Fadjar 1996
Anggota Mirza Khaidir Bachtiar DJ
Suhandoyo
Sofie Mandagi 2004
2. Bidang Registrasi & Updating :
Ketua Ketua : Sofyan Pulungan
1996
Wakil Ketua Wakil : Indra Mangundap
2002
Anggota Dedy Prasetio
Suwarta
M. Najri
Ika Siagian
Wiwit 1994
3. Humas & Komunikasi :
Ketua Mangatur J. Simangunsong
Wakil Ketua Anita D. A. Kolopaking
Anggota Esti Handayani
Endang Mamahit
Cut Shanaz
Prita Laura
III. Bidang Usaha & Dana
1. Bidang Usaha
Ketua Wiranto Birin 1975
Wakil Ketua Yuddi karim 1981
Anggota Jhoni Ishak 1975
Eliza Manurung 1994
2. Bidang Dana
Ketua Karta
Wakil Ketua Partahi Sihombing
Anggota Jenni Iskandar
1975
Arno G. Haryono
Geritz de Fretes 1997
IV. Bidang Kebijakan Strategis & Hubungan Antar Lembaga
1. Bidang Kebijaksanaan Strategis
Ketua Akhiar Salmi 1984
Wakil Ketua Achmad Yani
Anggota Sigit Handoyo
Syahrizal
Latifa Manan
Anna Sagita
Harry Wicaksono 1975
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri
Ketua Eny Purnomo 1972
Wakil Ketua Diah Soewito 1972
Anggota Rety Suhardiman
1972
Oscar Sinurat 1995
Ferry R. Lasamahu
MYP Ardianingtyas
1989
Prahasto W. Pamungkas 1988
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri.
Ketua Hendra Tobing 1973
Wakil Ketua Citra Winda Priapanca
Anggota Nelce T. Pattinama
Asti Puri Kadarisman
1973
Graee Sondakh
1973
Edwin Partogi
1995
Surahmin
1995
M. Muslich
V. Bidang Sosial, Pengabdian Masyarakat & Pendidikan Latihan
1. Bidang Sosial
Ketua Maria Lience
Wakil Ketua Nani
Anggota Diana Penyami
1989
Leni Indrawati
Eka Harapan
2002
Agung Kurniawan 2000
Asih
2. Bidang Pengabdian Masyarakat
Ketua Anton Bayu Samudra
Wakil Ketua Hastuti S.
Anggota Rini Tarigan
1999
Veronika Situmorang
2004
Merryl Tamburian
Agus Aziar Aziz
1986
Emiel
1980
Dewi Rachma
3. Bidang Pendidikan & Latihan
Ketua Antawirya Jaya
Wakil Ketua Theo Suwirno 1981
Anggota Vidia Yusuf Hadi
2003
Michael Pardede
Binoto Nadapdap
Christine Ardiana
R. Rivni, M. Noer, SH., MM
Internal Audit
Eric
Willy K
Dewan Penasehat
Kartini Mulyadi, SH
Dr Purnomo Prawiro
Muchtar Arifin
DR. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH
Wisnu Soebroto
Suhartoyo
Harun Kamil H
Aulia Rachman
Marlam Simanjuntak
Husseyn Umar
Rinie Amaluddin
Muzami
Alfonso Napitupulu
Soekotjo Soeparto
Karni Ilyas
Herry Hernawan
Yusri Fatma Hakim
Martin Hutabarat
Pradjoto
Djaya Putra Rachman
Asrul Harun.
Lucky M. Harahap
Hidayat Achyar
Kombes Pol. Jeldi Ramadhan, SH
Ida Hartono
La Ode Haris
Hafsan Taher
Chudry Sitompul
Hang Raharjo
Benyamin Mangkudilaga
Neneng Salmiah
Mariam Widodo
Henricus Harikes
Susi Sukmana
Rachmat Soemadipradja
Dewan Pakar
1. Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Dr. Adrian Buyung Nasution
3. Prof. Maria Farida
4. Prof. Agus Sarjono
5. Prof. Satjipto Raharjo
6. Prof. Gayus Lumbun
7. Lambock T. Nathan
8. Prof. Valerina Krikhof
9. Prof. Sri Mamudji
10. Prof. Irianto Seno Aji
11. Agus Purwadinto
12. Budi Sampurna
13. Prof. Harkristuti Harkrisnowo
14. Todung Mulya Lubis
15. Yan Apul Girsang]
16. Arief Soeryo Widjojo
17. Mas Achmad Santosa
18. Leonard Simorangkir
19. Wukir Ragil
20. Abdul Hakim G. Nusantara
21. Yunus Hoesein
22. Kemal Munawar
23. Wina Amanda
24. Jimmy A Sondakh
25. Rossa Emma Rajaguguk
SBY Resmi Presiden 2004-2009 * Tim Mega-Hasyim Akan Ajukan Gugatan
JAKARTA - Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla secara resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden 2004-2009 oleh KPU. Capres-cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat, PKPI, dan PBB ini menang mutlak dalam pemilu presiden putaran kedua atas pasangan dari PDI-P, Megawati- Hasyim Muzadi.
Pengumuman tersebut disambut suka cita oleh kubu SBY-Kalla. Sementara kubu Mega-Hasyim melalui saksinya belum bersedia menandatangani hasil penghitungan suara. Bahkan, mereka berencana mengajukan gugatan atas hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam SK KPU No 98/SK/2004 yang dibacakan oleh Wasekjen KPU Susongko Suhardjo pada acara pengumuman Rekapitulasi Suara Manual Pilpres Putaran Kedua di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin, Yudhoyono-Kalla meraih suara 69.256.350, sementara Mega-Hasyim 44.996.704 suara.
Rapat pleno digelar sejak pukul 10.00 WIB dan dipimpin Ketua Pokja Penghitungan Suara Manual Rusadi Kantraprawira. Rapat dihadiri Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, dan anggota KPU Mulaya W Kusumah, Anas Urbaningrum, Hamid Awaluddin, Chusnul Mar'iyah, dan Daan Dimara, serta perwakilan dari KPU provinsi. Juga hadir tim saksi dari kedua pasangan calon, Wakil Ketua Panwas Pemilu Saut Sirait dan anggota Panwas Pemilu Mashudi Ridwan.
''Yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden,'' kata Susongko saat membacakan surat keputusan itu.
Selanjutnya Yudhoyono-Kalla akan diambil sumpahnya dan dilantik oleh MPR saat masa jabatan presiden lama telah habis, yaitu 20 Oktober nanti.
Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data dari seluruh KPU daerah dalam pilpres pada 20 September lalu, jumlah total suara yang masuk mencapai 116.662.705 dengan jumlah suara sah 114.257.054 dan tidak sah 2.405.651 suara. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 31.583.483 orang.
Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin menyimpulkan, partisipasi rakyat untuk ikut dalam pilpres termasuk tinggi. Pelaksanaan pilpres pun lancar dan kedua kubu capres berkompetisi dengan sangat sehat. Hal itu terlihat dengan tidak banyak pelanggaran dan kesiapan pilpres lebih baik dibandingkan dengan dua pemilu lalu.
''Saya berterima kasih pada peserta yang ikut dalam tiga kali pemilu ini, sehingga pemilu bisa aman dan lancar.''
Dia menyebutkan, hasil pilpres ini akan dilaporkan kepada presiden dan MPR, termasuk para peserta pilpres putaran kedua.
Nazaruddin mengakui, terjadi ketidakcocokan antara hitungan secara manual dan informasi teknologi (IT). Tetapi secara persentase kedua hasil penghitungan itu sangat kecil perbedaannya. Berdasarkan hasil penghitungan secara IT, Mega-Hasyim memperoleh suara sekitar 39,12 persen, sementara penghitungan manual 39,38 persen. Sedangkan Yudhoyono-Kalla meraih suara 60,88 persen secara IT dan 60,62 persen secara penghitungan manual.
''Hal ini wajar, karena tidak semua TPS terjangkau oleh KPU sehingga laporan yang masuk tidak semuanya. Dalam hitungan IT, jumlah TPS yang tercatat 540.000 atau 94 persen, sedangkan hasil hitungan manual jumlah TPS yang masuk mencapai 546.000 atau 100 persen,'' ungkapnya.
Tidak Mau Tanda Tangan
Namun, dalam acara rekapitulasi tersebut, saksi dari Mega-Hasyim yang diwakili Abidin Fikri dan Arif Wibowo menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Jawa Barat. Selain itu, 11 provinsi juga diberi catatan oleh saksi Mega-Hasyim karena dinilai terjadi kejanggalan.
Kesebelas provinsi itu, Jatim, Sultra, Kepri, Kaltim, Sumut, Sulteng, Sultra, DKI Jakarta, Sumsel, DI Yogyakarta, dan Lampung. Saksi dari Mega-Hasyim mempersoalkan kejanggalan penambahan pemilih di sejumlah TPS yang seharusnya tidak lebih dari 300 orang.
''Ada penggelembungan pemilih di 17 TPS di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Malahan khusus di TPS 05 di dekat kediaman capres Yudhoyono, terjadi penambahan jumlah pemilih sampai 51 orang. Karena itu, dengan sangat terpaksa kami menolak tanda tangan untuk Jawa Barat,'' ujar Arif, saksi dari Mega-Hasyim.
Dia menambahkan, selain di Bogor kejadian penggelembungan pemilih juga didapati kubunya di daerah Cimahi, Banjar, dan Cianjur.
''Terus terang kami keberatan karena sesuai dengan undang-undang pun jumlah pemilih itu sekitar 300 orang ditambah 2,5 persen tambahan. Tapi yang terjadi tidak demikian.''
Atas protes itu, anggota KPU Jawa Barat Radhar Baskoro mengatakan, jumlah pemilih yang melewati kuota di 17 TPS disebabkan oleh adanya satu TPS yang tidak memiliki anggaran, sehingga para pemilih pun disebar ke TPS yang lain.
''Kalau penggelembungan pemilih di TPS dekat kediaman Yudhoyono, karena ada tambahan pemilih yang berasal dari petugas keamanan (satgas) dan para wartawan yang meliput di sana,'' imbuh Radhar.
Meskipun demikian, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menjelaskan, tidak ada masalah jika saksi tidak mau tanda tangan. Sebab, UU No 23/2003 tentang Pilpres dinyatakan penetapan hasil pilpres bisa dilakukan, meski tidak ada tanda tangan saksi.
''Silakan saja mereka bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Catatan yang dibuat oleh saksi Mega-Hasyim dapat menjadi bagian dari gugatan yang akan diajukan,'' katanya.
Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Megawati untuk secepatnya memberikan pernyataan apakah menerima atau tidak hasil pemilu presiden putaran kedua, supaya masyarakat mendapat kepastian.
"Saya telah memberikan saran kepada Ibu Mega untuk secepatnya membuat pernyataan supaya masyarakat ada kepastian," kata Jimly.
Pernyataan Mega selaku kandidat dalam pilpres, menurut Jimly, penting untuk pendidikan politik.
Pertemuannya dengan Mega, kata Jimly, untuk mengetahui sikapnya terhadap hasil penghitungan suara. Namun Jimly tidak menjelaskan sikap Mega, sebab hal itu akan diumumkan oleh cawapres dari PDI-P itu.
"Tentu beliaulah yang akan mengumumkan sendiri. Nanti membuat statemen apakah penetapan hasil pemilu diterima atau tak diterima. Karena ini masih menyisakan masalah yang bermuara pada perselisihan mengenai penghitungan suara," ujar Jimly.
Sementara itu, SBY yang diharapkan akan memberikan pernyataan politik, ternyata tidak bersedia. Ditemui wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor dia hanya mengajak wartawan untuk mengobrol.
Menurut orang kepercayaannya, M Lutfi, SBY tidak akan memberikan pernyataan menyambut kemenangannya.
Saat ditanya apa alasannya, Lutfi mengatakan bahwa SBY menunggu pernyataan dari pihak Megawati terlebih dahulu. Bila sudah ada pernyataan Megawati, besar kemungkinan SBY akan memberikan pernyataan juga.
''Atau mungkin besok (hari ini-red) setelah menghadiri upacara HUT TNI, Pak SBY akan memberikan pernyataannya,'' kata Lutfi.
SBY yang memakai baju batik berwarna biru keungu-unguan hanya bersedia menjawab pertanyaan wartawan yang ringan-ringan. Misalnya ketika ditanya soal perasaannya, dia menjawab, ''Alhamdulillah saya sangat bersyukur.''
Kemudian wartawan bertanya soal konsiliasi, dan SBY hanya menjawab kalau dirinya akan mengajak seluruh rakyat bersatu padu untuk menyelesaikan segala kekurangan yang ada. (bn,F4-33t)
Sumber: Suara Merdeka
Selasa, 05 Oktober 2004
Pembakar Padi Megawati Diprovokasi
IVAnews - Para petani di Banyumas, Jawa Tengah, membakar padi pemberian Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun PDIP menyatakan, para petani yang membakar padi tersebut adalah orang-orang yang berada di luar program PDI Perjuangan "Mari Sejahterakan Petani" atau MSP.
"Jadi, yang di sana itu orang yang berada di luar komunitas MSP," kata Ketua Koordinator Mari Sejahterakan Petani, Abidin Fikri, usai diskusi "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2008.
Abidin yang juga ketua kegiatan program Mari Sejahterakan Petani di PDI Perjuangan ini menegaskan, emosi petani bermula dari janji palsu yang diberikan orang tak dikenal. Janji tersebut yakni, hasil panen petani akan dibeli.
"Tapi tidak jadi. Akhirnya petani marah, lalu dibakar," tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Baitul Muslimin PDI Perjuangan. Menurutnya, petani yang tergabung dalam komunitas Mari Sejahterakan Petani adalah orang-orang yang khusus mengikuti program tersebut di PDI Perjuangan.
Semua petani Komunitas MSP itu terdaftar di PDI Perjuangan. Data nama petani, luas lahan, jenis padi, menurut Abidin, juga tertulis secara lengkap di organisasi.
Sumber: www. vivanews.com /Ismoko Widjaya, Beno Junianto/
Rabu, 15 Oktober 2008, 15:30 WIB
"Jadi, yang di sana itu orang yang berada di luar komunitas MSP," kata Ketua Koordinator Mari Sejahterakan Petani, Abidin Fikri, usai diskusi "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2008.
Abidin yang juga ketua kegiatan program Mari Sejahterakan Petani di PDI Perjuangan ini menegaskan, emosi petani bermula dari janji palsu yang diberikan orang tak dikenal. Janji tersebut yakni, hasil panen petani akan dibeli.
"Tapi tidak jadi. Akhirnya petani marah, lalu dibakar," tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Baitul Muslimin PDI Perjuangan. Menurutnya, petani yang tergabung dalam komunitas Mari Sejahterakan Petani adalah orang-orang yang khusus mengikuti program tersebut di PDI Perjuangan.
Semua petani Komunitas MSP itu terdaftar di PDI Perjuangan. Data nama petani, luas lahan, jenis padi, menurut Abidin, juga tertulis secara lengkap di organisasi.
Sumber: www. vivanews.com /Ismoko Widjaya, Beno Junianto/
Rabu, 15 Oktober 2008, 15:30 WIB
Malaysia janji Kurangi Patroli Laut di Ambalat
ANGKATAN Tentara Malaysia sepakat mengurangi patroli laut yang terlalu dekat dengan wilayah teritorial Indonesia di perairan Ambalat.
“Supaya persepsi pelanggaran wilayah dapat dikurangi,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai bertemu Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Abdul Azis Zainal di Kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Rabu (10/6).
Usai pertemuan sekitar 30 menit itu, Abdul Azis langsung meninggalkan tempat didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso tanpa memberikan keterangan kepada pers.
Juwono menjelaskan, Indonesia meminta diadakan patroli perbatasan perairan bersama tanpa mengabaikan aturan pelibatan yang sudah dilaksanakan kedua angkatan laut sejak 2005. Sehingga kapal perang kedua negara mengamankan wilayah lautnya dengan tidak mendekati batas laut teritorial masing-masing negara.
“Pola patroli serupa telah diterapkan Indonesia dengan Australia,” katanya.
Juwono mengakui, Abdul Aziz berkunjung ke Indonesia untuk meredam kisruh yang terjadi di Ambalat dua pekan terakhir. “Beliau datang dengan tulus hati,” katanya.
Menurut Juwono, Malaysia menyatakan tidak ada niatan untuk melanggar batas wilayah perbatasan. Keberadaan kapal militer dan kapal patroli polisi Malaysia di Ambalat dalam rangka patroli keamanan wilayah maritim.
Juwono menjelaskan, sengketa disebabkan Malaysia memunyai garis pangkal yang berbeda berdasarkan peta tahun 1979. Negeri jiran itu juga mengklaim konsesi minyak dan gas di wilayah yang sama. Saling klaim hak konsesi itu masuk wilayah zona hak daulat Indonesia.
Di Kuala Lumpur, Panglima Angkatan Laut Malaysia Laksamana Abdul Aziz Jaafar menyatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia. Ucapan disampaikan melalui lima anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR yang dipimpin Yusron Ihza Mahendra.
“Maaf seandainya dinilai melanggar wilayah Indonesia. Kami juga minta maaf jika ada sikap prajurit Malaysia yang memprovokasi,” katanya seperti dikutip Antara.
Dia menjamin kejadian serupa tidak akan terulang. Jaafar berjanji tidak akan menempatkan kapal selam Scorpene di kawasan laut Ambalat untuk provokasi atau unjuk gigi kepada Indonesia.
Protes Malaysia
Sekitar 100 orang dari Grup Indonesai Berdaulat dan buruh migran berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Mereka mengutuk aksi provokatif Malaysia yang menganggu kedaulatan Indonesia dan sikap sewenang-wenang terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
Grup Indonesia Berdaulat adalah kelompok yang dibentuk para pengguna facebook untuk mendiskusikan berbagai masalah yang memiliki relasi terhadap kedaulatan Indonesia.
Dalam aksinya, para pendemo membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Malaysia, seperti “Caplok Ambalat, Perang”, “Boikot Produk Malaysia”, dan “Stop Pelecehan terhadap Indonesia”.
Salah satu orator, Abidin Fikri, mendesak Malaysia menghentikan tindakan yang mencederai kedaulatan Indonesia seperti mengklaim wilayah Ambalat. Ia mengatakan siapa pun Kepala Negara Indonesia yang akan terplih nanti harus menjaga batas negara dan menghentikan berbagai kasus penyiksaan terhadap TKI di Malaysia.
Abidin mengatakan bila Malaysia terus mengganggu kedaulatan Indonesia, maka tidak salah bila bangsa Indonesia kembali mengingat perkataan mantan Presiden Soekarno untuk menghabisi Malaysia. “Mari kita bangkitkan kembali apa yang dikatakan Bung Karno ‘Ganyang Malaysia’,” katanya.
Perwakilan buruh migran, Ika, mengatakan tidak menerima tindakan Malaysia yang menginjak-injak bangsa Indonesia sementara para buruh migran telah memberikan jasa mereka di negeri jiran itu. Ia mengutuk Malaysia yang menyiksa buruh migran Indonesia.
Koordinator aksi Irwan Setiawan mengajak bangsa Indonesia tidak lagi memercayai perkataan Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai saudara serumpun. “Sebagai saudara serumpun tidak mungkin mencaplok wilayah Indonesia dan meledek aparat pertahanan Indonesia,” katanya.
Sumber : Jurnas
“Supaya persepsi pelanggaran wilayah dapat dikurangi,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai bertemu Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Abdul Azis Zainal di Kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Rabu (10/6).
Usai pertemuan sekitar 30 menit itu, Abdul Azis langsung meninggalkan tempat didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso tanpa memberikan keterangan kepada pers.
Juwono menjelaskan, Indonesia meminta diadakan patroli perbatasan perairan bersama tanpa mengabaikan aturan pelibatan yang sudah dilaksanakan kedua angkatan laut sejak 2005. Sehingga kapal perang kedua negara mengamankan wilayah lautnya dengan tidak mendekati batas laut teritorial masing-masing negara.
“Pola patroli serupa telah diterapkan Indonesia dengan Australia,” katanya.
Juwono mengakui, Abdul Aziz berkunjung ke Indonesia untuk meredam kisruh yang terjadi di Ambalat dua pekan terakhir. “Beliau datang dengan tulus hati,” katanya.
Menurut Juwono, Malaysia menyatakan tidak ada niatan untuk melanggar batas wilayah perbatasan. Keberadaan kapal militer dan kapal patroli polisi Malaysia di Ambalat dalam rangka patroli keamanan wilayah maritim.
Juwono menjelaskan, sengketa disebabkan Malaysia memunyai garis pangkal yang berbeda berdasarkan peta tahun 1979. Negeri jiran itu juga mengklaim konsesi minyak dan gas di wilayah yang sama. Saling klaim hak konsesi itu masuk wilayah zona hak daulat Indonesia.
Di Kuala Lumpur, Panglima Angkatan Laut Malaysia Laksamana Abdul Aziz Jaafar menyatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia. Ucapan disampaikan melalui lima anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR yang dipimpin Yusron Ihza Mahendra.
“Maaf seandainya dinilai melanggar wilayah Indonesia. Kami juga minta maaf jika ada sikap prajurit Malaysia yang memprovokasi,” katanya seperti dikutip Antara.
Dia menjamin kejadian serupa tidak akan terulang. Jaafar berjanji tidak akan menempatkan kapal selam Scorpene di kawasan laut Ambalat untuk provokasi atau unjuk gigi kepada Indonesia.
Protes Malaysia
Sekitar 100 orang dari Grup Indonesai Berdaulat dan buruh migran berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Mereka mengutuk aksi provokatif Malaysia yang menganggu kedaulatan Indonesia dan sikap sewenang-wenang terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
Grup Indonesia Berdaulat adalah kelompok yang dibentuk para pengguna facebook untuk mendiskusikan berbagai masalah yang memiliki relasi terhadap kedaulatan Indonesia.
Dalam aksinya, para pendemo membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Malaysia, seperti “Caplok Ambalat, Perang”, “Boikot Produk Malaysia”, dan “Stop Pelecehan terhadap Indonesia”.
Salah satu orator, Abidin Fikri, mendesak Malaysia menghentikan tindakan yang mencederai kedaulatan Indonesia seperti mengklaim wilayah Ambalat. Ia mengatakan siapa pun Kepala Negara Indonesia yang akan terplih nanti harus menjaga batas negara dan menghentikan berbagai kasus penyiksaan terhadap TKI di Malaysia.
Abidin mengatakan bila Malaysia terus mengganggu kedaulatan Indonesia, maka tidak salah bila bangsa Indonesia kembali mengingat perkataan mantan Presiden Soekarno untuk menghabisi Malaysia. “Mari kita bangkitkan kembali apa yang dikatakan Bung Karno ‘Ganyang Malaysia’,” katanya.
Perwakilan buruh migran, Ika, mengatakan tidak menerima tindakan Malaysia yang menginjak-injak bangsa Indonesia sementara para buruh migran telah memberikan jasa mereka di negeri jiran itu. Ia mengutuk Malaysia yang menyiksa buruh migran Indonesia.
Koordinator aksi Irwan Setiawan mengajak bangsa Indonesia tidak lagi memercayai perkataan Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai saudara serumpun. “Sebagai saudara serumpun tidak mungkin mencaplok wilayah Indonesia dan meledek aparat pertahanan Indonesia,” katanya.
Sumber : Jurnas
Tentang GMNI
PENGANTAR
Bahwa hampir setiap permasalahan yang terjadi di dalam negeri kita baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun politik senantiasa berkaitan dengan konstelasi global yang ada. Imperialisme dan kolonialisme atas negeri kita sejak awal abad ke-19 adalah dampak daripada Revolusi Industri di Inggris yang melahirkan peradaban baru dalam sistem perekonomian dunia. Sebuah sistem perekonomian yang mengharuskan negara-negara maju untuk selalu mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya dari berbagai belahan dunia sebagai bahan baku industri sekaligus mencari pasar baru sebagai akibat dari akumulasi barang dan modal yang terjadi di negerinya.
Revolusi Bolshevik di Uni Soviet pada tahun 1917 juga telah mengilhami pemberontakan Partai Komunis Hindia Belanda pada tahun 1926. Sejak saat itulah banyak tokoh Indonesia yang belajar dan melakukan komunikasi intensif dengan Uni Soviet. Penerapan kebijakan politik etis Belanda di Indonesia juga telah mengakibatkan munculnya intelektual-intelektual muda di Indonesia yang bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran ala barat, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertarungan ide dan gagasan antara tokoh-tokoh pendiri Republik tentang konsep kemerdekaan, kenegaraan, kebangsaan, demokrasi, dan lain-lain pada awal masa sebelum kemerdekaan bangsa kita.
Terjadinya resesi ekonomi di negara-negara kapitalis pada tahun 1930-an menyebabkan meletusnya konflik antar mereka dalam memperebutkan wilayah negara jajahan. Pada saat negara-negara besar terbelah menjadi blok Axis dan blok Sekutu, di saat itulah Amerika Serikat menyusun konsep sosiologi untuk membuat rekayasa sosial guna diterapkan di negara jajahan mereka. Teori yang digunakan adalah strukturalisme fungsional dari Talcott Parsons.
Pada era 1940-an muncul fenomena kemerdekaan negara negara jajahan di dunia termasuk Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Untuk mengendalikan negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tahun 1944 dalam pertemuan Bretton Woods dibentuklah PBB, World Bank, IBRD, IMF, dan GATT. Proses ini memicu pertumbuhan perusahaan-perusahaan raksasa lintas negara dan antar bangsa yang biasa disebut dengan MNC (Multi National Coorporation).
Maka dimulailah penjajahan model baru dari penjajahan konvensional ala militer kepada model penjajahan modern ala ekonomi. Strategi yang diterapkan oleh negara-negara kapitalis adalah dengan menerapkan ideologi developmentalisme dan konsep ekonomi pertumbuhan dari W.W. Rastow di negara-negara berkembang. Sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan kemelaratan bangsa Indonesia secara terus menerus.
Untuk itulah demi menjawab persoalan di atas lahirlah dari rahim ibu pertiwi organisasi kader pejuang bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dengan berasaskan Marhaenisme ajaran Bung Karno GMNI siap menjebol pengaruh kapitalisme global di Indonesia sampai ke akar-akarnya, dan membangun tatanan baru demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
SEJARAH PERJUANGAN GMNI
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lahir dari hasil proses peleburan tiga organisasi kemahasiswaan yang berasaskan sama yakni Marhaenisme ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi tersebut adalah:
• Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang berpusat di Jogjakarta
• Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berppusat di Surabaya
• Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) yang berpusat di Jakarta
Proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa mulai tampak, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.
Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seasas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positif.
Setelah melalui serangkaian pertemuan penjajagan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain:
– Ketiga organisasi setuju untuk melakukan fusi
– Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi ini bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesa (GMNI)
– Asas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesa (GMNI) adalah Marhaenisme ajaran Bung Karno
– Sepakat untuk mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya
Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain: Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka (1. Slamet Djajawidjaja, 2. Slamet Rahardjo, 3. Heruman), Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis (1. Wahyu Widodo, 2. Subagio Masrukin, 3. Sri Sumantri Marto Suwignyo), Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (1. S.M. Hadiprabowo, 2. Djawadi Hadipradoko, 3. Sulomo)
KONGRES I
Dengan dukungan dari Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1954 dilangsungkan Kongres I GMNI di Surabaya. Momentum inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) GMNI. Hasil daripada Kongres I adalah :
# Pengesahan nama GMNI sebagai hasil fusi ketiga organisasi
# Penetapan pimpinan nasional GMNI dengan M. Hadiprabowo sebagai ketua
KONGRES II
Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1956 dengan haril sebagai berikut:
# Konsolidasi internal organisasi
# Meningkatkan kualitas GMNI dengan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh wilayah NKRI
# Sebagai ketua pimpinan nasional GMNI tetap M. Hadiprabowo
KONGRES III
Dilaksanakan di Malang pada tahun 1959 dengan haril sebagai berikut:
# Evaluasi pesatnya perkembangan cabang-cabang GMNI di Jawa, Sumatra, dan wilayah-wilayah lain
# Pengembangan cabang-cabang baru GMNI di seluruh Kabupaten / Kota yang ada perguruan tingginya
# Perubahan manajemen organisasi dari bentuk DPP menjadi Presidium
# Ketua Presidium adalah M. Hadiprabowo
Konperensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959 Bung karno memeberikan pidato sambutan dengan judul "Hilangkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa !". Diteguhkannya kembali Marhaenisme sebagai asas perjuagan organisasi.
KONGRES IV
Digelar tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya:
# Peneguhan eksistensi organisasi dalam realitas sosial politik dan masalah kemasyarakatan
# Kepengurusan Presidium antara lain: Bambang Kusnohadi (ketua), Karjono (sekjen), John Lumingkewas, Waluyo, dll.
Konperensi Besar di Jakarta 1963
Bung Karno memeberikan amanat yang pada intinya meminta GMNI untuk lebih menegaskan ideologi Marhaenismenya.
Konperensi Besar di Pontianak 1965
Kongres V direncanakan berlangsung di Jakarta, tetapi batal akibat adanya GESTOK. Untuk itu konsolidasi organisasi dipindahkan ke Pontianak melalui forum Konperensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.
KONGRES V
Berlangsung tahun 1969 di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam kongres akibat infiltrasi dari rezim penguasa Orde Baru. Hasilnya: mengesahkan kepemimpinan nasional GMNI berupa DPP dengan ketua Soeryadi dan Sekjen Budi Hardjono.
KONGRES VI
Dilaksanakan tahun 1967 di Ragunan jakarta dengan tema pengukuhan kembali independensi GMNI serta persatuan dan kesatuan dan sekaligus konsolidasi organisasi. Hasil kongres ini adalah :
# Penyatuan faksi yang ada di GMNI
# Rekonsiliasi dengan power sharing untuk mengisi struktur kepemimpinan nasional
# Pernyataan independensi GMNI
# Pimpinan nasional berbentuk Presidium dengan kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo Mardiyanto, Karyanto, Wisnu Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi Rasjad, Teuku Jamli, Viktor S Alagan, Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi GM, Semedi.
KONGRES VII
Dilaksanakan di Medan tahun 1979, hasilnya adalah:
# Konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi secara optimal
# Marhaenisme sebagai asas organisasi tidak boleh diubah
# Penegasan independensi GMNI
# Presidium dengan anggota: Sutoro SB (Sekjen), Daryatmo Mardiyanto, Lukman Hakim, Sudaryanto, Kristiya Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.
KONGRES VIII
Berlangsung 1983 di Lembang, Bandung, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kepengurusan Presisium hasil kongres ini adalah: Amir Sutoko (Sekjen), Suparlan, Sudiman Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah, Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan, Antonius Wantoro.
KONGRES IX
Berlangsung di Samarinda tahun 1986. Kepengurusan Presidium hasil kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Hairul Malik (Sekjen), Sudirman Kadir, Sunggul Sirait, Agsu Edi Santoso, I Nyoman Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.
KONGRES X
Berlangsung di Salatiga tahun 1989. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekjen), Agsu Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A. Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.
KONGRES XI
Dilaksanakan tahun 1992 di Malang, hasilnya adalah sebagai berikut:
# Adanya format baru hubungan antara kader GMNI yang tidak boleh lagi bersifat formal institusional, tetapi diganti jadi bentuk hubungan personal fungional.
# Kepengurusan Presidium adalah: Heri Wardono (Ketua), Samsul Hadi (Sekjen), Idham Samudra Bei, Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung, Herdiyanto, Frimansyah.
KONGRES XII
Diadakan di Denpasar tahun 1996. Hasilnya adalah:
# Perubahan pembukaan Anggaran Dasar dengan memasukkan klausul "Sosialis Religius", "Nasionalis Religius", dan "Progresive Revolusioner".
# Menolak calon tunggal presiden RI, penghapusan program penataran P4, reformasi politik ekonomi RI.
# Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda(Ketua), A. Baskara (Sekjen), Agus Sudjiatmiko, Abidin Fikri, Arif Wibowo, IGN Alit Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala PL Tobing, Rudita Hartono, Hiranimus Abi, Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.
KONGRES XIII
Terjadi perpecahan dalam Kongres XIII. Sebagian ada yang menyelenggarakan Kongres di Kupang pada Oktober 1999. Sebagian lagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Semarang.
Presidium hasil Kongres Kupang adalah: Bambang Romada, Viktus Murin, Arif Fadilla, Aleidon Nainggolan, Haryanto Kiswo, Klementinus R. Sakri, Kristantyo Wisnu Broto, Robby R F Repi, R.S. Hayadi, Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani.
Sementara itu Presidium hasil Kongres Luar Biasa di Semarang pada Februari 2001 adalah sebagai berikut: Sony T. Dana Paramita (Sekjen), Hatmadi, Sidik Dwi Nugroho, Sholi Saputra, Endras Puji Yuwono, Purwanto, Susilo Eko Prayitno, Tonisong Ginting, Donny Tri Istiqomah, Andre WP, Abdullah Sani, Bamabang Nygroho, I Gede Budiatmika.
KONGRES XIV
Barisan hasil kongres Kupang meneruskan kongres XIV di Manado dengan hasil kepengurusan Presidium sebagai berikut: Wahyuni Refi (Ketua), Donny Lumingas (Sekjen), Achmad Suhawi, Marchelino Paiiama, Ade Reza Hariyadi, Hendrikus Ch Ata Palla, Yos Dapa Bili, Hendri Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani, Haryanto Kiswo, Jan Prince Permata, Eddy Mujahidin, Ragil Khresnawati, Heard Runtuwene, Nyoman Ray.
Sementara itu barisan hasil KLB Semarang meneruskan kongres XIV di Medan, dengan hasil kepengurusan sebagai berikut: Sonny T. Dana Paramita (Sekjen), Andri, Dwi Putro, Erwin Endaryanta, Fitroh Nurwijoyo Legowo, Mangasai Tua Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.
KONGRES XV (KONGRES PERSATUAN)
Dilaksanakan pada tahun 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan dua barisan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:
# Penetapan AD/ART baru GMNI
# Penetapan silabus kaderisasi dan GBPP GMNI
# Hasil kepengurusan Presidium dipimpin oleh Deddy Rahmadi sebagai Ketua dan Rendra Falentino Simbolon sebagai Sekretaris Jenderal.
KONGRES XVI
Berlangsung di Wisma Kinasih Bogor pada Desember 2008, hasilnya adalah: Penyempurnaan AD/ART dan GBPP GMNI, Bentuk pimpinan nasional adalah Presidium dengan Ketua Rendra Falentino Simbolon dan Sekretaris Jenderal Cokro Wibowo Sumarsono, Penegasan sikap politik sebagai berikut:
# Pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli
# Mendesak segera dilaksanakannya Reforma Agraria
# Menolak hutang luar negeri dalam bentuk apapun
# Cabut UU Badan Hukum Pendidikan, UU Pornografi dan Pornoaksi serta UU Penanaman Modal
# Nasionalisasi sepenuhnya aset-aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945
Sumber: www.gmni.or.id
Bahwa hampir setiap permasalahan yang terjadi di dalam negeri kita baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun politik senantiasa berkaitan dengan konstelasi global yang ada. Imperialisme dan kolonialisme atas negeri kita sejak awal abad ke-19 adalah dampak daripada Revolusi Industri di Inggris yang melahirkan peradaban baru dalam sistem perekonomian dunia. Sebuah sistem perekonomian yang mengharuskan negara-negara maju untuk selalu mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya dari berbagai belahan dunia sebagai bahan baku industri sekaligus mencari pasar baru sebagai akibat dari akumulasi barang dan modal yang terjadi di negerinya.
Revolusi Bolshevik di Uni Soviet pada tahun 1917 juga telah mengilhami pemberontakan Partai Komunis Hindia Belanda pada tahun 1926. Sejak saat itulah banyak tokoh Indonesia yang belajar dan melakukan komunikasi intensif dengan Uni Soviet. Penerapan kebijakan politik etis Belanda di Indonesia juga telah mengakibatkan munculnya intelektual-intelektual muda di Indonesia yang bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran ala barat, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertarungan ide dan gagasan antara tokoh-tokoh pendiri Republik tentang konsep kemerdekaan, kenegaraan, kebangsaan, demokrasi, dan lain-lain pada awal masa sebelum kemerdekaan bangsa kita.
Terjadinya resesi ekonomi di negara-negara kapitalis pada tahun 1930-an menyebabkan meletusnya konflik antar mereka dalam memperebutkan wilayah negara jajahan. Pada saat negara-negara besar terbelah menjadi blok Axis dan blok Sekutu, di saat itulah Amerika Serikat menyusun konsep sosiologi untuk membuat rekayasa sosial guna diterapkan di negara jajahan mereka. Teori yang digunakan adalah strukturalisme fungsional dari Talcott Parsons.
Pada era 1940-an muncul fenomena kemerdekaan negara negara jajahan di dunia termasuk Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Untuk mengendalikan negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tahun 1944 dalam pertemuan Bretton Woods dibentuklah PBB, World Bank, IBRD, IMF, dan GATT. Proses ini memicu pertumbuhan perusahaan-perusahaan raksasa lintas negara dan antar bangsa yang biasa disebut dengan MNC (Multi National Coorporation).
Maka dimulailah penjajahan model baru dari penjajahan konvensional ala militer kepada model penjajahan modern ala ekonomi. Strategi yang diterapkan oleh negara-negara kapitalis adalah dengan menerapkan ideologi developmentalisme dan konsep ekonomi pertumbuhan dari W.W. Rastow di negara-negara berkembang. Sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan kemelaratan bangsa Indonesia secara terus menerus.
Untuk itulah demi menjawab persoalan di atas lahirlah dari rahim ibu pertiwi organisasi kader pejuang bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dengan berasaskan Marhaenisme ajaran Bung Karno GMNI siap menjebol pengaruh kapitalisme global di Indonesia sampai ke akar-akarnya, dan membangun tatanan baru demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
SEJARAH PERJUANGAN GMNI
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lahir dari hasil proses peleburan tiga organisasi kemahasiswaan yang berasaskan sama yakni Marhaenisme ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi tersebut adalah:
• Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang berpusat di Jogjakarta
• Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berppusat di Surabaya
• Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) yang berpusat di Jakarta
Proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa mulai tampak, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.
Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seasas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positif.
Setelah melalui serangkaian pertemuan penjajagan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain:
– Ketiga organisasi setuju untuk melakukan fusi
– Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi ini bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesa (GMNI)
– Asas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesa (GMNI) adalah Marhaenisme ajaran Bung Karno
– Sepakat untuk mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya
Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain: Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka (1. Slamet Djajawidjaja, 2. Slamet Rahardjo, 3. Heruman), Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis (1. Wahyu Widodo, 2. Subagio Masrukin, 3. Sri Sumantri Marto Suwignyo), Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (1. S.M. Hadiprabowo, 2. Djawadi Hadipradoko, 3. Sulomo)
KONGRES I
Dengan dukungan dari Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1954 dilangsungkan Kongres I GMNI di Surabaya. Momentum inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) GMNI. Hasil daripada Kongres I adalah :
# Pengesahan nama GMNI sebagai hasil fusi ketiga organisasi
# Penetapan pimpinan nasional GMNI dengan M. Hadiprabowo sebagai ketua
KONGRES II
Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1956 dengan haril sebagai berikut:
# Konsolidasi internal organisasi
# Meningkatkan kualitas GMNI dengan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh wilayah NKRI
# Sebagai ketua pimpinan nasional GMNI tetap M. Hadiprabowo
KONGRES III
Dilaksanakan di Malang pada tahun 1959 dengan haril sebagai berikut:
# Evaluasi pesatnya perkembangan cabang-cabang GMNI di Jawa, Sumatra, dan wilayah-wilayah lain
# Pengembangan cabang-cabang baru GMNI di seluruh Kabupaten / Kota yang ada perguruan tingginya
# Perubahan manajemen organisasi dari bentuk DPP menjadi Presidium
# Ketua Presidium adalah M. Hadiprabowo
Konperensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959 Bung karno memeberikan pidato sambutan dengan judul "Hilangkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa !". Diteguhkannya kembali Marhaenisme sebagai asas perjuagan organisasi.
KONGRES IV
Digelar tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya:
# Peneguhan eksistensi organisasi dalam realitas sosial politik dan masalah kemasyarakatan
# Kepengurusan Presidium antara lain: Bambang Kusnohadi (ketua), Karjono (sekjen), John Lumingkewas, Waluyo, dll.
Konperensi Besar di Jakarta 1963
Bung Karno memeberikan amanat yang pada intinya meminta GMNI untuk lebih menegaskan ideologi Marhaenismenya.
Konperensi Besar di Pontianak 1965
Kongres V direncanakan berlangsung di Jakarta, tetapi batal akibat adanya GESTOK. Untuk itu konsolidasi organisasi dipindahkan ke Pontianak melalui forum Konperensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.
KONGRES V
Berlangsung tahun 1969 di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam kongres akibat infiltrasi dari rezim penguasa Orde Baru. Hasilnya: mengesahkan kepemimpinan nasional GMNI berupa DPP dengan ketua Soeryadi dan Sekjen Budi Hardjono.
KONGRES VI
Dilaksanakan tahun 1967 di Ragunan jakarta dengan tema pengukuhan kembali independensi GMNI serta persatuan dan kesatuan dan sekaligus konsolidasi organisasi. Hasil kongres ini adalah :
# Penyatuan faksi yang ada di GMNI
# Rekonsiliasi dengan power sharing untuk mengisi struktur kepemimpinan nasional
# Pernyataan independensi GMNI
# Pimpinan nasional berbentuk Presidium dengan kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo Mardiyanto, Karyanto, Wisnu Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi Rasjad, Teuku Jamli, Viktor S Alagan, Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi GM, Semedi.
KONGRES VII
Dilaksanakan di Medan tahun 1979, hasilnya adalah:
# Konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi secara optimal
# Marhaenisme sebagai asas organisasi tidak boleh diubah
# Penegasan independensi GMNI
# Presidium dengan anggota: Sutoro SB (Sekjen), Daryatmo Mardiyanto, Lukman Hakim, Sudaryanto, Kristiya Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.
KONGRES VIII
Berlangsung 1983 di Lembang, Bandung, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kepengurusan Presisium hasil kongres ini adalah: Amir Sutoko (Sekjen), Suparlan, Sudiman Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah, Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan, Antonius Wantoro.
KONGRES IX
Berlangsung di Samarinda tahun 1986. Kepengurusan Presidium hasil kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Hairul Malik (Sekjen), Sudirman Kadir, Sunggul Sirait, Agsu Edi Santoso, I Nyoman Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.
KONGRES X
Berlangsung di Salatiga tahun 1989. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekjen), Agsu Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A. Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.
KONGRES XI
Dilaksanakan tahun 1992 di Malang, hasilnya adalah sebagai berikut:
# Adanya format baru hubungan antara kader GMNI yang tidak boleh lagi bersifat formal institusional, tetapi diganti jadi bentuk hubungan personal fungional.
# Kepengurusan Presidium adalah: Heri Wardono (Ketua), Samsul Hadi (Sekjen), Idham Samudra Bei, Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung, Herdiyanto, Frimansyah.
KONGRES XII
Diadakan di Denpasar tahun 1996. Hasilnya adalah:
# Perubahan pembukaan Anggaran Dasar dengan memasukkan klausul "Sosialis Religius", "Nasionalis Religius", dan "Progresive Revolusioner".
# Menolak calon tunggal presiden RI, penghapusan program penataran P4, reformasi politik ekonomi RI.
# Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda(Ketua), A. Baskara (Sekjen), Agus Sudjiatmiko, Abidin Fikri, Arif Wibowo, IGN Alit Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala PL Tobing, Rudita Hartono, Hiranimus Abi, Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.
KONGRES XIII
Terjadi perpecahan dalam Kongres XIII. Sebagian ada yang menyelenggarakan Kongres di Kupang pada Oktober 1999. Sebagian lagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Semarang.
Presidium hasil Kongres Kupang adalah: Bambang Romada, Viktus Murin, Arif Fadilla, Aleidon Nainggolan, Haryanto Kiswo, Klementinus R. Sakri, Kristantyo Wisnu Broto, Robby R F Repi, R.S. Hayadi, Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani.
Sementara itu Presidium hasil Kongres Luar Biasa di Semarang pada Februari 2001 adalah sebagai berikut: Sony T. Dana Paramita (Sekjen), Hatmadi, Sidik Dwi Nugroho, Sholi Saputra, Endras Puji Yuwono, Purwanto, Susilo Eko Prayitno, Tonisong Ginting, Donny Tri Istiqomah, Andre WP, Abdullah Sani, Bamabang Nygroho, I Gede Budiatmika.
KONGRES XIV
Barisan hasil kongres Kupang meneruskan kongres XIV di Manado dengan hasil kepengurusan Presidium sebagai berikut: Wahyuni Refi (Ketua), Donny Lumingas (Sekjen), Achmad Suhawi, Marchelino Paiiama, Ade Reza Hariyadi, Hendrikus Ch Ata Palla, Yos Dapa Bili, Hendri Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani, Haryanto Kiswo, Jan Prince Permata, Eddy Mujahidin, Ragil Khresnawati, Heard Runtuwene, Nyoman Ray.
Sementara itu barisan hasil KLB Semarang meneruskan kongres XIV di Medan, dengan hasil kepengurusan sebagai berikut: Sonny T. Dana Paramita (Sekjen), Andri, Dwi Putro, Erwin Endaryanta, Fitroh Nurwijoyo Legowo, Mangasai Tua Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.
KONGRES XV (KONGRES PERSATUAN)
Dilaksanakan pada tahun 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan dua barisan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:
# Penetapan AD/ART baru GMNI
# Penetapan silabus kaderisasi dan GBPP GMNI
# Hasil kepengurusan Presidium dipimpin oleh Deddy Rahmadi sebagai Ketua dan Rendra Falentino Simbolon sebagai Sekretaris Jenderal.
KONGRES XVI
Berlangsung di Wisma Kinasih Bogor pada Desember 2008, hasilnya adalah: Penyempurnaan AD/ART dan GBPP GMNI, Bentuk pimpinan nasional adalah Presidium dengan Ketua Rendra Falentino Simbolon dan Sekretaris Jenderal Cokro Wibowo Sumarsono, Penegasan sikap politik sebagai berikut:
# Pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli
# Mendesak segera dilaksanakannya Reforma Agraria
# Menolak hutang luar negeri dalam bentuk apapun
# Cabut UU Badan Hukum Pendidikan, UU Pornografi dan Pornoaksi serta UU Penanaman Modal
# Nasionalisasi sepenuhnya aset-aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945
Sumber: www.gmni.or.id
PDI Perjuangan dan Bibit-Rustri Pertegas Posisi Politik Sebagai Partainya Wong Cilik dan Kaum Tani
Infokom-Media PDI Perjuangan – Hari ini, Kamis (24/4), PDI Perjuangan Kebumen, Jawa Tengah melakukan panen raya perdana padi MSP di kabupaten Kebumen. Acara panen raya perdana sekaligus sosialisasi pasangan Cagub/Cawagub Jateng yang diusung PDI Perjuangan itu dilaksanakan di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, pukul 11.00 WIB.
Dijadwalkan hadir dalam acara panen raya perdana padi MSP itu calon Wakil Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan Hj. Sri Rustriningsih beserta beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar serta anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Marjono. Dari tim monitoring padi MSP dari DPP PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Ida Nuraini.
Sementara itu, dari kalangan internal Partai tingkat DPC, selain Ketua beserta pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen, para Ketua, Sekretaris dan beberapa pengurus DPC Partai Purworedjo, Magelang, Wonosobo, Kulon Progo, dan Banjar Negara, serta para pengurus Partai tingkat Ranting dan Anak Ranting akan menghadiri panen raya perdana padi MSP di Kabupaten Kebumen itu. Selain itu, kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kebumen dan kabupaten-kabupaten lain dalam lingkup kerasidenan di wilayah tersebut juga diundang menghadiri panen raya tersebut.
Panen raya perdana di Kabupaten Kebumen ini makin mempertegas jati diri PDI Perjuangan sebagai satu-satunya Partai politik di Indonesia selalu berpihak kepada wong cilik, memiliki kepedulian kongkret terhadap peningkatan taraf hidup kaum tani, termasuk para buruh tani di Nusantara, serta upaya kongkret PDI Perjuangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
PDI Perjuangan sebagai partai politik tidak hanya mengurusi persoalan politik makro, tapi juga mengakualisasikan ideologi maupun visi politiknya melalui program ataupun kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan wong cilik.
Hingga saat ini pun PDI Perjuangan terus menggalakkan penggunaan padi MSP kepada seluruh masyarakat tani di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kelompok-kelompok tani yang menjadi binaan PDI Perjuangan.
Pada konteks yang lebih spesifik, panen padi MSP di Kabupaten Kebumen ini juga menegaskan bahwa pasangan Bibit-Rustri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan dalam pilgub Jateng bulan Juni mendatang merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro kepada kehidupan masyarakat tani sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia, dan memiliki kepedulian terhadap wong cilik pada umumnya.
Panen raya perdana padi MSP kali ini merupakan panen raya yang pertama kalinya di Kabupaten Kebumen sekaligus merupakan panan raya padi MSP yang kesebelas kalinya di Jawa Tengah. Panen raya padi MSP yang sudah dilakukan di berbagai wilayah di berbagai propinsi seperti di beberapa daerah di Sumut, Jabar, Lampung, dan beberapa propinsi lainnya di seluruh Indonesia menunjukkan padi kering hasil panen padi MSP rata-rata di atas 12 ton per hektar lahan tanam. [sfn]
Sumber:Bibit Waluyo-Rustriningsih Online
Dijadwalkan hadir dalam acara panen raya perdana padi MSP itu calon Wakil Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan Hj. Sri Rustriningsih beserta beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar serta anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Marjono. Dari tim monitoring padi MSP dari DPP PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Ida Nuraini.
Sementara itu, dari kalangan internal Partai tingkat DPC, selain Ketua beserta pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen, para Ketua, Sekretaris dan beberapa pengurus DPC Partai Purworedjo, Magelang, Wonosobo, Kulon Progo, dan Banjar Negara, serta para pengurus Partai tingkat Ranting dan Anak Ranting akan menghadiri panen raya perdana padi MSP di Kabupaten Kebumen itu. Selain itu, kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kebumen dan kabupaten-kabupaten lain dalam lingkup kerasidenan di wilayah tersebut juga diundang menghadiri panen raya tersebut.
Panen raya perdana di Kabupaten Kebumen ini makin mempertegas jati diri PDI Perjuangan sebagai satu-satunya Partai politik di Indonesia selalu berpihak kepada wong cilik, memiliki kepedulian kongkret terhadap peningkatan taraf hidup kaum tani, termasuk para buruh tani di Nusantara, serta upaya kongkret PDI Perjuangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
PDI Perjuangan sebagai partai politik tidak hanya mengurusi persoalan politik makro, tapi juga mengakualisasikan ideologi maupun visi politiknya melalui program ataupun kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan wong cilik.
Hingga saat ini pun PDI Perjuangan terus menggalakkan penggunaan padi MSP kepada seluruh masyarakat tani di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kelompok-kelompok tani yang menjadi binaan PDI Perjuangan.
Pada konteks yang lebih spesifik, panen padi MSP di Kabupaten Kebumen ini juga menegaskan bahwa pasangan Bibit-Rustri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan dalam pilgub Jateng bulan Juni mendatang merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro kepada kehidupan masyarakat tani sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia, dan memiliki kepedulian terhadap wong cilik pada umumnya.
Panen raya perdana padi MSP kali ini merupakan panen raya yang pertama kalinya di Kabupaten Kebumen sekaligus merupakan panan raya padi MSP yang kesebelas kalinya di Jawa Tengah. Panen raya padi MSP yang sudah dilakukan di berbagai wilayah di berbagai propinsi seperti di beberapa daerah di Sumut, Jabar, Lampung, dan beberapa propinsi lainnya di seluruh Indonesia menunjukkan padi kering hasil panen padi MSP rata-rata di atas 12 ton per hektar lahan tanam. [sfn]
Sumber:Bibit Waluyo-Rustriningsih Online
HM Taufiq Kiemas: Pemimpin harus Mengurus Rakyat Sebaik Mungkin
Cirebon (SP). Rakyat tidak pernah salah, yang bisa salah adalah para pemimpinnya. Dan siapa pun yang menjadi pemimpin harus mengurus rakyatnya sebaik mungkin. Bahkan kalau seorang pemimpin sedang bermimpi, dia harus mimpi mengurus rakyat. Dan setiap kali bernafas ia pun harus bernafas untuk mengurus rakyat. Demikian dikemukakan Ketua Deperpu PDI Perjuangan, HM Taufiq Kiemas, di pendopo Kabupaten Cirebon pekan lalu (23/6).
Selama dua hari Ketua Deperpu melakukan kunjungan ke struktural jajaran bawah partai dan melakukan temu muka dengan masyarakat setempat. Pertemuan internal dan bersifat kekeluargaan ini berlangsung dengan tuan rumah Bupati Cirebon, Dedi Supardi, yang juga kader PDI Perjuangan. Para pengurus DPC Kabupaten Cirebon, Algotas Tasia Sumardi dan Mustafa, serta seluruh jajaran partai di Kabupaten dan Kota Cirebon, bahkan dari Kuningan dan Majalengka, hadir memenuhi pendopo Kabupaten. Dari DPP PDI Perjuangan hadir juga Ketua Daryatmo Mardiyanto, Ketua DPD Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya, anggota DPR Yoseph Umarhadi, Djumhad TW, Abidin Fikri, Helmy Fauzi, M Yamin, dan Beathor Suryadi.
Pada kesempatan tersebut Ketua Deperpu menyampaikan oleh-oleh perjalanan ke Amerika Serikat serta pertemuan silaturahim PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Medan, beberapa hari lalu. Menurut HM Taufiq Kiemas, tujuan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menjelaskan peran, posisi politik serta ideologi PDI Perjuangan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Juga disampaikan, pilihan politik PDI Perjuangan sebagai oposisi untuk melaksanakan demokrasi dalam praktik. Dengan posisi oposisi itu PDI Perjuangan berupaya agar mekanisme "check and balances" politik berjalan dan bekerja, serta mendorong berperannya lembaga-lembaga politik dan penegakan hukum.
Tentang pertemuan silaturahim dengan Partai Golkar di Medan, Ketua Deperpu menyebutkan hubungan kelembagaan antara dua partai peraih suara terbesar pemilu 2004 itu berlatar belakang kepentingan negara dan bangsa. PDI Perjuangan dan Golkar mempunyai kesamaan, yakni berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan, sebagai fondasi negara. Upaya untuk memperjuangkan tegaknya empat pilar itu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, harus diperjuangkan secara bersama-sama, secara gotong royong.
Sementara Ketua DPP Adang Ruchiatna sebelumnya mengatakan, kunjungan Pimpinan Partai sampai ke jenjang bawah struktural partai, bahkan di tingkat Anak Ranting, mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu membangun dan merawat komunikasi antara pimpinan dan anggota partai bersama-sama. Keakraban, kehangatan dan kecintaan di antara pimpinan dan anggota partai menjadi bangunan penguat untuk memperkukuh slagorde Partai. Hal ini akan meningkatkan dan memudahkan untuk Partai dalam meraih simpati, perhatian dan dukungan masyarakat di lingkungannya.
Sumber: www.pdi-perjuangan.or.id |Selasa, 26 Juni 2007
Selama dua hari Ketua Deperpu melakukan kunjungan ke struktural jajaran bawah partai dan melakukan temu muka dengan masyarakat setempat. Pertemuan internal dan bersifat kekeluargaan ini berlangsung dengan tuan rumah Bupati Cirebon, Dedi Supardi, yang juga kader PDI Perjuangan. Para pengurus DPC Kabupaten Cirebon, Algotas Tasia Sumardi dan Mustafa, serta seluruh jajaran partai di Kabupaten dan Kota Cirebon, bahkan dari Kuningan dan Majalengka, hadir memenuhi pendopo Kabupaten. Dari DPP PDI Perjuangan hadir juga Ketua Daryatmo Mardiyanto, Ketua DPD Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya, anggota DPR Yoseph Umarhadi, Djumhad TW, Abidin Fikri, Helmy Fauzi, M Yamin, dan Beathor Suryadi.
Pada kesempatan tersebut Ketua Deperpu menyampaikan oleh-oleh perjalanan ke Amerika Serikat serta pertemuan silaturahim PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Medan, beberapa hari lalu. Menurut HM Taufiq Kiemas, tujuan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menjelaskan peran, posisi politik serta ideologi PDI Perjuangan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Juga disampaikan, pilihan politik PDI Perjuangan sebagai oposisi untuk melaksanakan demokrasi dalam praktik. Dengan posisi oposisi itu PDI Perjuangan berupaya agar mekanisme "check and balances" politik berjalan dan bekerja, serta mendorong berperannya lembaga-lembaga politik dan penegakan hukum.
Tentang pertemuan silaturahim dengan Partai Golkar di Medan, Ketua Deperpu menyebutkan hubungan kelembagaan antara dua partai peraih suara terbesar pemilu 2004 itu berlatar belakang kepentingan negara dan bangsa. PDI Perjuangan dan Golkar mempunyai kesamaan, yakni berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan, sebagai fondasi negara. Upaya untuk memperjuangkan tegaknya empat pilar itu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, harus diperjuangkan secara bersama-sama, secara gotong royong.
Sementara Ketua DPP Adang Ruchiatna sebelumnya mengatakan, kunjungan Pimpinan Partai sampai ke jenjang bawah struktural partai, bahkan di tingkat Anak Ranting, mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu membangun dan merawat komunikasi antara pimpinan dan anggota partai bersama-sama. Keakraban, kehangatan dan kecintaan di antara pimpinan dan anggota partai menjadi bangunan penguat untuk memperkukuh slagorde Partai. Hal ini akan meningkatkan dan memudahkan untuk Partai dalam meraih simpati, perhatian dan dukungan masyarakat di lingkungannya.
Sumber: www.pdi-perjuangan.or.id |Selasa, 26 Juni 2007
Senin, 14 Desember 2009
Mantan Ketua PBR Nganjuk Bacaleg PDI Perjuangan
MANTAN Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Nganjuk M Sholeh Hasyim mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan. Langkah Sholeh Hasyim ini menambah panjang daftar unsur 'hijau' bakal caleg PDI Perjuangan pada Pemilu 2009.
Gus Hasyim, sapaan akrab M Sholeh Hasyim, sebelumnya anggota PBR. Putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Nganjuk KH Jalaluddin ini menjadi ketua DPC setempat sampai tahun 2007. Pada tahun itu juga dia pernah menjabat Wakil Ketua DPW PBR Jawa Timur.
Menurut Gus Hasyim, dia bergabung ke partai yang sangat kental nuansa nasionalisme-nya ini bukan tanpa alasan. Pria yang mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut mengaku sudah memahami bagaimana PDI Perjuangan dan anggota-anggota selama ini.
"Saya sudah tahu bagaimana sebenarnya partai ini dan orang-orangnya. Saya juga sudah menjalin komunikasi intens dengan mereka yang ternyata tidak seperti yang digambarkan selama ini," jelas Gus Hasyim di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sabtu (16/8.
Kebersamaan dengan kader-kader PDI Perjuangan itu makin dia rasakan saat diajak bergabung di tim pemenangan pasangan Taqwa dalam Pilbup Nganjuk beberapa bulan lalu. Saat itu dia menjadi sekretaris tim pemenangan pasangan jago PDI Perjuangan yang akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Nganjuk.
Soal pencalegannya, sebagai putra daerah dia ingin menjadi salah satu aspirator rakyat Nganjuk bersama-sama anggota dewan dari PDI Perjuangan lainnya. "Kalau toh nantinya tidak terpilih pun saya akan terus berkiprah di partai ini," kata Gus Hasyim.
Seperti diketahui, pada Pemilu 2009 nanti bakal caleg PDI Perjuangan makin banyak diwarnai unsur 'hijau'. Mereka menjadi bacaleg mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat.
Bacaleg DPR RI misalnya, ada beberapa nama yang sudah terdaftar di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Di antaranya tokoh-tokoh muda NU Zuhairi Misrawi, Nasirul Falah dan Abidin Fikri. Ada juga nama M Roziqi, Kakanwil Depag Jatim . (pri)
Sumber: PDI Perjuanagn Jatim, Sabtu, 16 Agustus 2008
Gus Hasyim, sapaan akrab M Sholeh Hasyim, sebelumnya anggota PBR. Putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Nganjuk KH Jalaluddin ini menjadi ketua DPC setempat sampai tahun 2007. Pada tahun itu juga dia pernah menjabat Wakil Ketua DPW PBR Jawa Timur.
Menurut Gus Hasyim, dia bergabung ke partai yang sangat kental nuansa nasionalisme-nya ini bukan tanpa alasan. Pria yang mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut mengaku sudah memahami bagaimana PDI Perjuangan dan anggota-anggota selama ini.
"Saya sudah tahu bagaimana sebenarnya partai ini dan orang-orangnya. Saya juga sudah menjalin komunikasi intens dengan mereka yang ternyata tidak seperti yang digambarkan selama ini," jelas Gus Hasyim di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sabtu (16/8.
Kebersamaan dengan kader-kader PDI Perjuangan itu makin dia rasakan saat diajak bergabung di tim pemenangan pasangan Taqwa dalam Pilbup Nganjuk beberapa bulan lalu. Saat itu dia menjadi sekretaris tim pemenangan pasangan jago PDI Perjuangan yang akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Nganjuk.
Soal pencalegannya, sebagai putra daerah dia ingin menjadi salah satu aspirator rakyat Nganjuk bersama-sama anggota dewan dari PDI Perjuangan lainnya. "Kalau toh nantinya tidak terpilih pun saya akan terus berkiprah di partai ini," kata Gus Hasyim.
Seperti diketahui, pada Pemilu 2009 nanti bakal caleg PDI Perjuangan makin banyak diwarnai unsur 'hijau'. Mereka menjadi bacaleg mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat.
Bacaleg DPR RI misalnya, ada beberapa nama yang sudah terdaftar di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Di antaranya tokoh-tokoh muda NU Zuhairi Misrawi, Nasirul Falah dan Abidin Fikri. Ada juga nama M Roziqi, Kakanwil Depag Jatim . (pri)
Sumber: PDI Perjuanagn Jatim, Sabtu, 16 Agustus 2008
Silaturahim Taufiq Kiemas dengan DPP Pan, PB NU dan Muhammadiyah
Buka Puasa dengan DPP PAN.
Pertemuan dengan DPP PAN sekaligus berbuka puasa dan sholat maghrib ini dilaksanakan di hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Rombongan Taufiq Kiemas diterima oleh Ketua Umum Partai Amanat nasional (PAN) Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan dan jajaran DPP PAN lainnya. Acara hari Rabu petang (3/10) itu diawali buka puasa bersama. Menurut Soetrisno Bachir mengatakan bahwa misi partainya saat ini menjaring dan mewacanakan rekrutmen kepemimpinan nasional. "Menjelang 2009 bagi partai kami menilai sangat singkat bagi rakyat untuk menilai calon-calon pemimpinnya", kata Soetrisno Bachir kepada wartawan. "Artinya rakyat dalam sisa waktu dua tahun ini memperbincangkan siapa calon presidennya", tambahnya.
DPP PAN hadir dalam delegasi yang cukup besar dan sebagai cirinya adalah semuanya orang muda. Bahkan Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir, memakai pakaian hitam-hitam. Dia sempat berseloroh kalau saat ini PAN banyak yang berpakaian hitam-hitam, tanpa kopiah, untuk menyambut rombongan PDI Perjuangan. Selain Sekjen PAN, hadir pula, Totok Daryanto, Teguh Juwarno dan Chandra T. Sementara itu kebetulan pula yang hadir dari DPP PDI Perjuangan semuanya memakai baju koko Muhammadiyah dan berkopiah. Suasana nya akrab dan cair. Bahkan tanya jawab untuk wartawan diadakan khusus sesaat menjelang berbuka puasa.
HM Taufiq Kiemas menegaskan saat ini diperlukan kerja sama antar kekuatan politik untuk menyelamatkan bangsa. "Yang paling penting adalah selamatkan negeri ini baru kita sepakati siapa kapten dalam liga partai", kata Taufiq Kiemas, yang mengibaratkannya sebagai sebuah tim kesebelasan dari liga sepakbola utama atau nasional. Sekarang ini, imbuh Taufiq Kiemas, antara PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PAN sudah banyak persamaannya. Dalam silaturahim ini, hadir belakangan Ketua FPG DPR RI, Priyo Budi Santoso dan Idrus Marham. Pramono Anung kepada wartawan mengatakan PDI Perjuangan sangat mengapresiasi sikap politik PAN yang memilih beroposisi kepada pemerintah.
Ke PB NU
Rangkaian silaturahim Taufiq Kiemas selanjutnya hari Kamis siang (4/10) ke kantor PBNU yang diterima oleh Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi. Didampingi Sekjen Pramono Anung, Daryatmo Mardiyanto, Arif Budimanta dan jajaran pengurus Baitul Muslimin Indonesia, Taufiq Kiemas mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama PBNU dalam mendirikan organisasi sayap PDI Perjuanganm, Baitul Muslimin Indonesia, yang sekarang sudah berdiri dan sudah demikian maju. "Kegiatan Baitul Muslimin Indonesia sudah merambah ke masjid-masjid," ujarnya. Dikatakan oleh Taufiq, saat ini Baitul telah memproduksi lembaran dakwah dengan logo Baitul Muslimin Indonesia dan PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Lembaran dawah ini kiini secara bertahap akan didistribusikan ke lingkungan masjid se tiap hari Jumat.
Persiapan didirikannya Baitul Muslimin ini hampir satu tahun berproses. Bulan Ramadhan tahun lalu, Taufiq Kiemas dan jajaran PDI Perjuangan juga berkunjung ke kantor PBNU. Saat itu disampaikan rencana mendirikan Baitul Muslimin Indonesia dan mengharapkan PBNU serta KH Hasyim Muzadi iktu sebagai bidan dan menjadi motor penggerak awal. Tidak terasa telah satu tahun dan perkembangannya menakjubkan. Dalam pertemuan 1 jam itu, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan sejak dulu tugasnya sebagai pribadi dan tugas NU untuk membuat kohesi antara agama dan nasionalisme. Dalam pertemuan di kantor PB NU Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat itu tidak membahas masalah capres/cawapres. "Pertemuan ini murni silatrahim," kata Sekjen Pramono Anung.
Ke PP Muhammadiyah.
Selanjutnya Taufiq Kiemas dan rombongan meneruskan silaturakhim ke PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat. Ketua PP Muhammadiyah, DR H Din Syamsuddin menyambut rombongan dengan penuh persahabatan. Menurut Taufiq Kiemas pertemuan ini hanya silaturahim sebagai ungkapan terima kasih atas peran serta Din syamsuddin dan Muhammadiyah dalam mendirikan Baitul Muslimin Indonesia bersama bersama Hasyim Muzadi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Tepat satu tahun lalu proses pendirian organisasi sayap PDI Perjuangan sebagai Baitul Muslimin Indonesia. Bahkan kalau diingat, sewaktu buka puasa di hari kedua bulan puasa, di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, setelah tarawih, pembahasan awal dimulai oleh beberapa tokoh terkemuka kala itu.
Namun, "tetapi sebagai insan politik tentu saja membicarakan kepentingan bangsa, negara dan Pancasila," ujar suami Hj. Megawati Soekarnoputri ini. Dikatakan lebih lanjut, sejak berdirinya Baitul Muslimin Indonesia stigma partai yang dilekatkan ke PDI Perjuangan, sudah mereda. Selama itu, PDI Perjuangan diberi stigma sebagai partainya preman, partainya orang abangan dan nasaroh, dan lebih parah lagi sebagai partai tempat berkumpulnya orang-orang komunis. Kesemuanya itu kini sudah mengendur dan sirna. Sementara Din syamsuddin menyarankan agar dakwah Baitul Muslimin harus lain dari yang lain. Din mengambil perhitungan. Kalau umat Islam Indonesia mencapai 190 juta orang, yang menjadi anggota Muhammadiyah dan NU misalnya 100 juta orang, jadi digambarkana masih ada 90 juta orang beragama Islam, yang belum tersentuh. Dan jumlah ini besar sekali, sementara itu mereka kebanyakan adalah penganut Islam secara kultural.
Jadi Din menyarankan, "Kalau bikin acara tak usah pakai marawis dan nasyid. Tetapi pakai kuda lumping atau reog tetapi lagunya selawatan. Islamnya kita itu satu, tetapi kemajemukannya tetap dijaga," kata Din yang didampingi Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Raja Juli Antoni dan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Gunawan dan Ketua Umum Ikatan Remaja Muhammadiyah Muzakir. Dari Baitul Muslimin Indonesia nampak, Sekjen Zainun Ahmad, para Ketuanya, Ahmad Baskara, Abidin Fikri, Normansyah Tanjung dan Helmy.
Sekjen Partai Pramono Anung mengungkapkan bahwa Din Syamsuddin banyak mendapat simpati dari internal PDI Perjuangan karena gagasan dan usulannya membentuk Baitul Muslimin Indonesia. Tetapi bicara soal cawapres yang akan mendampingi Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan sudah ada pegangan dan ada mekanismenya. "Rencananya, PDI Perjuangan akan menggelar Rakernas di Solo, Jawa Tengah atau di Makasar, Sulawesi. Di situ munculnya nama-nama calon wakil presiden yang dimasukkan dalam Rakernas tahun 2008," ujarnya.
Sumber: Sastra Pembaruan, Oct 11, 2007; 04:54am ::
Pertemuan dengan DPP PAN sekaligus berbuka puasa dan sholat maghrib ini dilaksanakan di hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Rombongan Taufiq Kiemas diterima oleh Ketua Umum Partai Amanat nasional (PAN) Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan dan jajaran DPP PAN lainnya. Acara hari Rabu petang (3/10) itu diawali buka puasa bersama. Menurut Soetrisno Bachir mengatakan bahwa misi partainya saat ini menjaring dan mewacanakan rekrutmen kepemimpinan nasional. "Menjelang 2009 bagi partai kami menilai sangat singkat bagi rakyat untuk menilai calon-calon pemimpinnya", kata Soetrisno Bachir kepada wartawan. "Artinya rakyat dalam sisa waktu dua tahun ini memperbincangkan siapa calon presidennya", tambahnya.
DPP PAN hadir dalam delegasi yang cukup besar dan sebagai cirinya adalah semuanya orang muda. Bahkan Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir, memakai pakaian hitam-hitam. Dia sempat berseloroh kalau saat ini PAN banyak yang berpakaian hitam-hitam, tanpa kopiah, untuk menyambut rombongan PDI Perjuangan. Selain Sekjen PAN, hadir pula, Totok Daryanto, Teguh Juwarno dan Chandra T. Sementara itu kebetulan pula yang hadir dari DPP PDI Perjuangan semuanya memakai baju koko Muhammadiyah dan berkopiah. Suasana nya akrab dan cair. Bahkan tanya jawab untuk wartawan diadakan khusus sesaat menjelang berbuka puasa.
HM Taufiq Kiemas menegaskan saat ini diperlukan kerja sama antar kekuatan politik untuk menyelamatkan bangsa. "Yang paling penting adalah selamatkan negeri ini baru kita sepakati siapa kapten dalam liga partai", kata Taufiq Kiemas, yang mengibaratkannya sebagai sebuah tim kesebelasan dari liga sepakbola utama atau nasional. Sekarang ini, imbuh Taufiq Kiemas, antara PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PAN sudah banyak persamaannya. Dalam silaturahim ini, hadir belakangan Ketua FPG DPR RI, Priyo Budi Santoso dan Idrus Marham. Pramono Anung kepada wartawan mengatakan PDI Perjuangan sangat mengapresiasi sikap politik PAN yang memilih beroposisi kepada pemerintah.
Ke PB NU
Rangkaian silaturahim Taufiq Kiemas selanjutnya hari Kamis siang (4/10) ke kantor PBNU yang diterima oleh Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi. Didampingi Sekjen Pramono Anung, Daryatmo Mardiyanto, Arif Budimanta dan jajaran pengurus Baitul Muslimin Indonesia, Taufiq Kiemas mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama PBNU dalam mendirikan organisasi sayap PDI Perjuanganm, Baitul Muslimin Indonesia, yang sekarang sudah berdiri dan sudah demikian maju. "Kegiatan Baitul Muslimin Indonesia sudah merambah ke masjid-masjid," ujarnya. Dikatakan oleh Taufiq, saat ini Baitul telah memproduksi lembaran dakwah dengan logo Baitul Muslimin Indonesia dan PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Lembaran dawah ini kiini secara bertahap akan didistribusikan ke lingkungan masjid se tiap hari Jumat.
Persiapan didirikannya Baitul Muslimin ini hampir satu tahun berproses. Bulan Ramadhan tahun lalu, Taufiq Kiemas dan jajaran PDI Perjuangan juga berkunjung ke kantor PBNU. Saat itu disampaikan rencana mendirikan Baitul Muslimin Indonesia dan mengharapkan PBNU serta KH Hasyim Muzadi iktu sebagai bidan dan menjadi motor penggerak awal. Tidak terasa telah satu tahun dan perkembangannya menakjubkan. Dalam pertemuan 1 jam itu, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan sejak dulu tugasnya sebagai pribadi dan tugas NU untuk membuat kohesi antara agama dan nasionalisme. Dalam pertemuan di kantor PB NU Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat itu tidak membahas masalah capres/cawapres. "Pertemuan ini murni silatrahim," kata Sekjen Pramono Anung.
Ke PP Muhammadiyah.
Selanjutnya Taufiq Kiemas dan rombongan meneruskan silaturakhim ke PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat. Ketua PP Muhammadiyah, DR H Din Syamsuddin menyambut rombongan dengan penuh persahabatan. Menurut Taufiq Kiemas pertemuan ini hanya silaturahim sebagai ungkapan terima kasih atas peran serta Din syamsuddin dan Muhammadiyah dalam mendirikan Baitul Muslimin Indonesia bersama bersama Hasyim Muzadi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Tepat satu tahun lalu proses pendirian organisasi sayap PDI Perjuangan sebagai Baitul Muslimin Indonesia. Bahkan kalau diingat, sewaktu buka puasa di hari kedua bulan puasa, di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, setelah tarawih, pembahasan awal dimulai oleh beberapa tokoh terkemuka kala itu.
Namun, "tetapi sebagai insan politik tentu saja membicarakan kepentingan bangsa, negara dan Pancasila," ujar suami Hj. Megawati Soekarnoputri ini. Dikatakan lebih lanjut, sejak berdirinya Baitul Muslimin Indonesia stigma partai yang dilekatkan ke PDI Perjuangan, sudah mereda. Selama itu, PDI Perjuangan diberi stigma sebagai partainya preman, partainya orang abangan dan nasaroh, dan lebih parah lagi sebagai partai tempat berkumpulnya orang-orang komunis. Kesemuanya itu kini sudah mengendur dan sirna. Sementara Din syamsuddin menyarankan agar dakwah Baitul Muslimin harus lain dari yang lain. Din mengambil perhitungan. Kalau umat Islam Indonesia mencapai 190 juta orang, yang menjadi anggota Muhammadiyah dan NU misalnya 100 juta orang, jadi digambarkana masih ada 90 juta orang beragama Islam, yang belum tersentuh. Dan jumlah ini besar sekali, sementara itu mereka kebanyakan adalah penganut Islam secara kultural.
Jadi Din menyarankan, "Kalau bikin acara tak usah pakai marawis dan nasyid. Tetapi pakai kuda lumping atau reog tetapi lagunya selawatan. Islamnya kita itu satu, tetapi kemajemukannya tetap dijaga," kata Din yang didampingi Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Raja Juli Antoni dan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Gunawan dan Ketua Umum Ikatan Remaja Muhammadiyah Muzakir. Dari Baitul Muslimin Indonesia nampak, Sekjen Zainun Ahmad, para Ketuanya, Ahmad Baskara, Abidin Fikri, Normansyah Tanjung dan Helmy.
Sekjen Partai Pramono Anung mengungkapkan bahwa Din Syamsuddin banyak mendapat simpati dari internal PDI Perjuangan karena gagasan dan usulannya membentuk Baitul Muslimin Indonesia. Tetapi bicara soal cawapres yang akan mendampingi Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan sudah ada pegangan dan ada mekanismenya. "Rencananya, PDI Perjuangan akan menggelar Rakernas di Solo, Jawa Tengah atau di Makasar, Sulawesi. Di situ munculnya nama-nama calon wakil presiden yang dimasukkan dalam Rakernas tahun 2008," ujarnya.
Sumber: Sastra Pembaruan, Oct 11, 2007; 04:54am ::
Bursa Ketua Alumni GMNI Dibuka
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah tokoh siap bersaing untuk memimpin Forum Komunikasi Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2006-2010. “Setidaknya ada tujuh nama yang beredar di pusat, entah (tokoh) yang dari daerah,” kata Ketua Badan Pekerja Musyawarah Nasional III, Achmad Baskara, kepada Tempo di cafe Tea Addict, Jakarta, Senin lalu.
Tokoh-tokoh itu adalah, Daryatmo Mardiyanto (PDI Perjuangan), Sudigdo Adi (PDIP), Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional), Riyadh Oscha Chalik (Ketua Alumni GMNI DKI Jakarta), Muchyar Yara (Rektor Universitas Bung Karno), Theo Sambuaga (Partai Golkar), dan Abidin Fikri (Ketua Litbang Presidium GMNI 1996-1999).
Baskara berharap kaum muda mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi alumni gerakan mahasiswa nasionalis-kerakyatan itu. Ia mengaku belum saatnya memimpin. “Maqomnya (tingkatannya) belum sampai,” ujar Sekretaris Jenderal Presidium GMNI 1996-1999 itu.
Kongres alumni GMNI digelar 24-26 Maret di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Panitia merencanakan 1.000 alumni 1954-2005 akan hadir dengan hak suara untuk pengurus provinsi dan perorangan. Menurut Sekretaris Badan Pekerja, Tito Suhendro, sejumlah alumni di luar negeri, kebanyakan korban politik 1965, akan hadir. “Dari Singapura, Jerman, Moskow,” tuturnya.
Sumber: Tempo Interaktif, Selasa, 07 Maret 2006 | 10:58 WIB
Yophiandi Kurniawan/Jobpie Sugiharto
Tokoh-tokoh itu adalah, Daryatmo Mardiyanto (PDI Perjuangan), Sudigdo Adi (PDIP), Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional), Riyadh Oscha Chalik (Ketua Alumni GMNI DKI Jakarta), Muchyar Yara (Rektor Universitas Bung Karno), Theo Sambuaga (Partai Golkar), dan Abidin Fikri (Ketua Litbang Presidium GMNI 1996-1999).
Baskara berharap kaum muda mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi alumni gerakan mahasiswa nasionalis-kerakyatan itu. Ia mengaku belum saatnya memimpin. “Maqomnya (tingkatannya) belum sampai,” ujar Sekretaris Jenderal Presidium GMNI 1996-1999 itu.
Kongres alumni GMNI digelar 24-26 Maret di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Panitia merencanakan 1.000 alumni 1954-2005 akan hadir dengan hak suara untuk pengurus provinsi dan perorangan. Menurut Sekretaris Badan Pekerja, Tito Suhendro, sejumlah alumni di luar negeri, kebanyakan korban politik 1965, akan hadir. “Dari Singapura, Jerman, Moskow,” tuturnya.
Sumber: Tempo Interaktif, Selasa, 07 Maret 2006 | 10:58 WIB
Yophiandi Kurniawan/Jobpie Sugiharto
Malaysia Minta Maaf
akarta - Pemerintah Malaysia akhirnya minta maaf kepada pemerintah Indonesia sehubungan dengan ulah angkatan perangnya yang melakukan provokasi di Ambalat. Permintaan maaf tersebut disampaikan Panglima Angkatan Laut Malaysia Laksamana Abdul Aziz Jaafar kepada lima anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin Yusron Ihza Mahendra. “Maaf, jika kami dinilai melanggar wilayah Indonesia. Kami juga minta maaf, jika ada sikap prajurit Malaysia yang memprovokasi,” katanya.
Panglima AL Malaysia itu menjamin kejadian serupa tidak akan terulang. Jaafar juga berjanji tidak akan menempatkan kapal selam Scorpene di kawasan laut Ambalat untuk provokasi atau unjuk gigi kepada Indonesia. Sementara itu di Jakarta, Angkatan Tentara Malaysia dan Menhankam RI sepakat mengurangi patroli laut yang terlalu dekat dengan wilayah teritorial Indonesia di perairan Ambalat. “Supaya persepsi pelanggaran wilayah dapat dikurangi,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono seusai bertemu Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Abdul Azis Zainal di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Rabu (10/6).
Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Abdul Azis langsung meninggalkan tempat didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso tanpa memberikan keterangan kepada pers.
Juwono menjelaskan, Indonesia meminta diadakan patroli perbatasan perairan bersama tanpa mengabaikan aturan pelibatan yang sudah dilaksanakan kedua angkatan laut sejak 2005, sehingga kapal perang kedua negara mengamankan wilayah lautnya dengan tidak mendekati batas laut teritorial masing-masing negara. “Pola patroli serupa telah diterapkan Indonesia dengan Australia,” katanya.
Juwono mengakui, Abdul Aziz berkunjung ke Indonesia untuk meredam kisruh yang terjadi di Ambalat, dua pekan terakhir. “Beliau datang dengan tulus hati,” tuturnya. Malaysia mengaku tidak ada niatan untuk melanggar batas wilayah perbatasan. Keberadaan kapal militer dan kapal patroli polisi Malaysia di Ambalat dalam rangka patroli keamanan wilayah maritim.
“Tidak ada maksud untuk masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia,” kata mantan Duta Besar Indonesia di Inggris itu. Juwono menjelaskan, sengketa itu disebabkan Malaysia mempunyai garis pangkal yang berbeda, berdasarkan peta 1979. Negeri Jiran juga klaim konsesi minyak dan gas di wilayah yang sama. Saling klaim hak konsesi itu masuk wilayah zona hak daulat. “Justeru di daerah itu yang paling sensitif. Sering terjadi selisih paham,” katanya.
Hak daulat adalah hak untuk memberikan konsesi pada perusahaan pengelola sumber daya alam dan gas. Masing-masing pihak memberi izin untuk mengolah di wilayah yang sama. Indonesia telah memberikan konsesi minyak pada Unocal dan ENI, sedangkan Malaysia digarap Petronas. “Kami hormati hak daulat masing-masing,” tandasnya.
Dia mengatakan, Departemen Luar Negeri sedang mengolah perundingan teknis guna menentukan garis batas maritim Indonesia. Selain itu, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, TNI Angkatan Laut, dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengkaji di mana titik batas maritim Malaysia yang bertentangan dengan Indonesia.
Kedubes Malaysia Didemo
Sementara itu di tempat terpisah sekitar 100 orang dari Grup Indonesai Berdaulat dan buruh migran mendemo Kedutaan Besar Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Tampak ikut hadir Manohara Odelia Pinot, istri Tengku Fakhry yang merasa didzalimi keluarga Kerajaan Kelantan, Malaysia itu.
Para buruh migran itu mengutuk aksi provokatif Malaysia yang mengganggu kedaulatan Indonesia dan sikap sewenang-wenang terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Grup Indonesia Berdaulat adalah grup yang dibentuk para pengguna facebook untuk mendiskusikan berbagai masalah yang memiliki relasi terhadap kedaulatan Indonesia.
Para pendemo membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Malaysia, seperti “Caplok Ambalat, Perang”, “Boikot Produk Malaysia”, dan “Stop Pelecehan terhadap Indonesia”.
Salah satu orator, Abidin Fikri, mendesak Malaysia menghentikan tindakan yang menciderai kedaulatan Indonesia, seperti mengakui wilayah Ambalat. Ia mengatakan, siapa pun kepala negara Indonesia yang akan terpilih, harus menjaga batas negara dan menghentikan berbagai kasus penyiksaan terhadap TKI di Malaysia. “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati,” tandasnya.
Adhitya CU | Rizky A Pohan
Jurnal Bogor, 11 June 2009
Wiranto -Amien Tolak Rekap * KPU: Penghitungan Jalan Terus
JAKARTA-Rekapitulasi penghitungan suara manual yang direncanakan berlangsung tiga hari, Sabtu kemarin dimulai dalam sebuah rapat pleno yang dihadiri banyak pihak.
Namun saksi dari pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid dan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU di Balai Sidang Senayan Jakarta tersebut.
Alasannya, mereka banyak menemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam rekapitulasi penghitungan, seperti penggelembungan dan penghilangan suara.
Hari pertama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara (penghitungan suara manual) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 putaran pertama dimulai Sabtu pukul 10.00 WIB. Sampai pukul 18.00, tercatat rekapitulasi baru dilakukan terhadap 10 provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Banten, dan DKI Jakarta.
Berbeda dari informasi yang disebutkan sebelumnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata akan berlangsung tiga hari berturut-turut, yaitu 24, 25, dan 26 Juli. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Menteri Dalam Negeri, pimpinan Komisi II DPR-RI, Panwas, pemantau pemilu (dalam dan luar negeri), kedutaan besar negara sahabat, serta pers.
Rekapitulasi dilaksanakan di tiga lokasi berbeda. Pada hari pertama kemarin dilangsungkan di Jakarta Balai Sidang Senayan. Selanjutnya, hari kedua, Minggu, dilangsungkan di Ballroom Hotel Hilton, dan terakhir Senin besok akan digelar di ruang Libra .
Menurut rencana, pada Senin pukul 10.00 WIB besok, KPU akan menetapkan hasil pemilu presiden putaran pertama. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Prof Nazaruddin Sjamsuddin dan Wakil Ketua Prof Ramlan Surbakti.
SK KPU
Koordinator Tim Sukses Wiranto-Salahuddin Wahid, Berliana Kartakusumah mengungkapkan, penerbitan SK KPU No 151 tanggal 5 Juli 2004 tentang pengesahan suara yang salah coblos menjadi pemicu munculnya kejanggalan.
Karena itu, kubu Wiranto-Wahid meminta agar KPU menghitung ulang suara karena dinilai banyak kecacatan. Selain itu Tim Wiranto-Wahid meminta pengertian KPU agar tidak menandatangani berita acara penghitungan suara sambil menunggu fatwa Mahkamah Agung tentang keabsahan SK KPU No 151/2004.
Menurut Berliana, konsekuensi logis tidak menandatangani pengesahan surat suara memang mengharuskan KPU menghitung ulang.
"Jika itu dilakukan, berarti KPU menanggapi judicial review yang kami ajukan. Namun, kalau tidak, kami akan menunggu fatwa dari MA. Bila Mahkamah Agung memfatwakan surat edaran itu tidak sah, otomatis penghitungan suara diulang," papar dia.
Lebih lanjut Berliana mengungkapkan, dirinya hanya menyampaikan amanat dari Tim Kampanye Wiranto-Wahid agar menyampaikan pernyataan penolakan tersebut. Pernyataan tertulis itu ditandatangani Ketua Tim Kampanye Wiranto-Wahid, Slamet Effendy Yusuf dan Sekretaris Rully Chairul Azwar.
Meskipun menolak menandatangani, saksi dari pasangan Wiranto-Wahid tetap mengikuti rapat pleno penghitungan itu hingga selesai.
Dia menambahkan, penolakan itu juga merupakan wujud akumulasi dari berbagai kecurangan. Pihaknya telah menemukan setidaknya 15 kategori kecurangan dalam pemilihan presiden putaran pertama.
"Kami mau meminta klarifikasi KPU tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kami tidak bermaksud menghalang-halangi proses. Kami ingin pemilu berjalan sesuai degan ketentuan yang berlaku."
Berliana dalam kesempatan itu didampingi Jazilus Fawahid, sedangkan pasangan Megawati-Hasyim mengutus Pataniari Siahaan dan Abidin Fikri serta Arif Wibowo. Kubu Amien-Siswono mengutus Bambang Sudibyo dan Sayuti Asyathri, sedangkan Yudhoyono-Kalla mengirim Zacharias Omawelesi dan Hamzah-Agum mengirim Chozin Chumaidy.
Adapun koordinator saksi dari Tim Amien-Siswono, Mohamad Hafidz mengatakan, timnya menolak menandatangani karena menemukan banyak kejanggalan yang tidak bisa ditoleransi. Dia menyebutkan, di beberapa provinsi banyak ketidakbenaran yang berarti penghitungan nasional dinyatakan cacat. Namun, dia menolak mengatakan bahwa kejanggalan itu memengaruhi posisi Amien. "Tim hanya menginginkan pemilu berlangsung jujur dan adil. Idealnya, penghitungan ulang dilakukan,"ujarnya.
Ketika kepada Mohammad Hafidz ditanyakan tentang pendapat Amien Rais dalam keterangan sebelumnya yang mengatakan bahwa penghitungan ulang mustahil dilakukan, dia mengaku Amien Rais belum mengetahui kondisi sebenarnya. "Pak Amien Rais baru pulang dari umrah, hanya tahu sedikit. Namun, setelah kami laporkan, Pak Amien mengatakan silakan lanjutkan," papar Hafidz.
Adapun tentang banyak anggota KPU menyatakan bahwa saksi dari setiap tim di tingkat daerah sudah menandatangani penghitungan, Hafidz menyayangkan hal itu. "Saksi kami di lapangan terlalu cepat menandatangani. Mereka sudah patah semangat dan tidak ngotot lagi. Ini implikasi dari hasil penghitungan melalui teknologi informasi yang melemahkan semangat mereka. Sangat aneh ketika sampai di tingkat provinsi, justru angka-angka tersebut menjadi sinkron. Kalau data di bawah tidak sinkron seharusnya data di atasnya juga tidak sinkron. Ini menunjukkan hasil rekapitulasi provinsi yang disampaikan di rapat pleno bermasalah," jelasnya.
Dari data hingga pukul 19.00 WIB, suara yang telah dihitung secara manual mencapai 73 juta suara dengan yang tidak sah 180.000 suara. Dalam hasil sementara itu, pasangan SBY-Jusuf Kalla tetap unggul dengan jumlah suara 24 juta, Megawati-Hasyim Muzadi 20 juta, Wiranto-Wahid 15 juta, Amien Rais-Siswono 9 juta, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar 2 juta suara.
Tetap Sah
Menanggapi penolakan saksi dari kedua pasangan itu, anggota KPU Mulyana W Kusumah mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, penghitungan suara tetap sah meskipun saksi di tingkat pusat tidak menandatangani.
"Dalam penghitungan di tingkat provinsi semua saksi dari tiap-tiap pasangan sudah menandatangani. Karena itu, legalitas penghitungan tetap ada. Logikanya, di tingkat provinsi dan kabupaten sudah menerima, seharusnya di tingkat pusat juga begitu," paparnya.
Terkait dengan keinginan Tim Wiranto-Wahid agar KPU menunggu judicial review surat edaran yang mereka ajukan, Mulyana berpendapat, judicial review tidak memengaruhi legalitas rekapitulasi penghitungan suara. "Jadi kami tetap meneruskan rekapitulasi penghitungan." (bn-e)
Sumber: Suara Merdeka, 25 Juli 2004
Pemberantasan Korupsi Jangan Pilih Tebu
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Kakus Muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Abidin Fikri, mendukung gagasan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid yang mengusulkan agar koruptor dihukum mati. "uUtuk menuntaskan masalah korupsi ini, pemerintah bisa belajar dari Cina. Dengan hukuman yang sangat berat, dalam lima tahun kasus korupsi menurun drastis. Indonesia bisa belajar dari sana,"katanya.
Namun Abidin kawatir kalau cuma menjadi alat kekuasaan untuk melemahkan lawan politik pemerintah. "Kalau bisa, masalah pemberantasan korupsi dan masalah penegakkan hukumnya, jangan pilih tebu. Artinya, yang diusut dan diproses secara hukum adalah lawan-lawan politik dari kekuasaan. Ini akan melemahkan gerakan oposisi,"katanya.
Sumber:Tempo Interaaktif, Senin, 01 Agustus 2005 | 20:13 WIB
Namun Abidin kawatir kalau cuma menjadi alat kekuasaan untuk melemahkan lawan politik pemerintah. "Kalau bisa, masalah pemberantasan korupsi dan masalah penegakkan hukumnya, jangan pilih tebu. Artinya, yang diusut dan diproses secara hukum adalah lawan-lawan politik dari kekuasaan. Ini akan melemahkan gerakan oposisi,"katanya.
Sumber:Tempo Interaaktif, Senin, 01 Agustus 2005 | 20:13 WIB
PB HMI Bantah Diajak Ikut Membentuk FKPI
JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam membantah adanya
pernyataan mereka tidak menjawab ajakan empat anggota Kelompok
Cipayung untuk ikut bergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia.
"HMI tak pernah diajak ikut FKPI. Bahkan diajak membicarakan rencana
pendiriannya pun tidak, " tutur Ketua Umum PB HMI Taufiq Hidayat
kepada Republika kemarin.
Karena itu, Taufiq hanya tertawa saat mendengar pernyataan Riza
Primahendra dari PMKRI bahwa mereka menolak untuk diajak bergabung.
Ketika mengumumkan kelahiran FKPI di Jakarta, Rabu (5/2) pers
menanyakan apakah mereka meninggalkan HMI ? "Justru HMI yang tidak
menjawab ketika kami hubungi, " kata Riza kala itu.
FKPI didukung empat dari lima eksponen Kelompok Cipayung. Mereka
adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Islam
Indonesia, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia.
Ikut bergabung pula Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, Ikatan Putra
Nahdlatul Ulama, Pemuda Demokrat, dan Gabungan Angkatan Muda Kristen
Indonesia.
Saat temu pers Riza juga menyebut Kelompok Cipayung yang berdiri tahun
1972 sudah ditinggalkan sejarah. Senada Riza, Ketua Litbangnas GMNI
Abidin Fikri yang menjadi jubir jumpa pers FKPI itu menyatakan, meski
Kelompok Cipayung tetap ada, tapi karena tuntutan zaman, mereka harus
mendirikan organisasi baru.
Taufiq kini mengaku bingung melihat sikap Riza dan Fikri yang menilai
Kelompok Cipayung ketinggalan zaman. "Saya sekarang justru bingung apa
sebenarnya kemauan mereka. Kemarin (Minggu, 26 Januari -red), kita
baru memperingati ulang tahun ke-25 Kelompok Cipayung. Tapi kini
mereka menganggapnya ketinggalan zaman dan mendirikan FKPI. Lalu apa
maunya?" tanya Taufiq.
Ada dugaan yang berkembang di kalangan sejumlah aktivis mahasiswa
bahwa munculnya FKPI menunjukkan saat ini terjadi perpecahan dalam
Kelompok Cipayung.
Taufiq sendiri tak menepis kemungkinan itu. Ditanya apakah tak
diajaknya HMI masuk FKPI karena dianggap dekat kekuasaan, Taufiq
mengatakan, "Mungkin saja pembentukan FKPI dilatarbelakangi masalah
politik praktis itu. Tapi bila itu yang terjadi, berarti berkembang
rasa sentimen terhadap HMI," katanya.
Dugaan yang sama juga muncul dari Ketua Departemen Hubungan Luar Senat
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fitra Arsil."Saya pikir ini tak lepas
dari unsur politis," kata Arsil yang mengaku tak aktif dalam
organisasi ekstra manapun.
Tentang Kelompok Cipayung, Arsil mengatakan ia memang bisa dibilang
agak ketinggalan zaman, sebab mengandung unsur kepentingan pribadi
para pengurusnya untuk bergabung dalam KNPI. Tapi menurut Arsil,
bagaimanapun juga Kelompok Cipayung masih layak dipertahankan sebagai
alat kontrol KNPI. jrt/ian
Sumber:Republika Online [LINK] [ISMAP]Jum'at, 7 Pebruari 1997
pernyataan mereka tidak menjawab ajakan empat anggota Kelompok
Cipayung untuk ikut bergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia.
"HMI tak pernah diajak ikut FKPI. Bahkan diajak membicarakan rencana
pendiriannya pun tidak, " tutur Ketua Umum PB HMI Taufiq Hidayat
kepada Republika kemarin.
Karena itu, Taufiq hanya tertawa saat mendengar pernyataan Riza
Primahendra dari PMKRI bahwa mereka menolak untuk diajak bergabung.
Ketika mengumumkan kelahiran FKPI di Jakarta, Rabu (5/2) pers
menanyakan apakah mereka meninggalkan HMI ? "Justru HMI yang tidak
menjawab ketika kami hubungi, " kata Riza kala itu.
FKPI didukung empat dari lima eksponen Kelompok Cipayung. Mereka
adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Islam
Indonesia, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia.
Ikut bergabung pula Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, Ikatan Putra
Nahdlatul Ulama, Pemuda Demokrat, dan Gabungan Angkatan Muda Kristen
Indonesia.
Saat temu pers Riza juga menyebut Kelompok Cipayung yang berdiri tahun
1972 sudah ditinggalkan sejarah. Senada Riza, Ketua Litbangnas GMNI
Abidin Fikri yang menjadi jubir jumpa pers FKPI itu menyatakan, meski
Kelompok Cipayung tetap ada, tapi karena tuntutan zaman, mereka harus
mendirikan organisasi baru.
Taufiq kini mengaku bingung melihat sikap Riza dan Fikri yang menilai
Kelompok Cipayung ketinggalan zaman. "Saya sekarang justru bingung apa
sebenarnya kemauan mereka. Kemarin (Minggu, 26 Januari -red), kita
baru memperingati ulang tahun ke-25 Kelompok Cipayung. Tapi kini
mereka menganggapnya ketinggalan zaman dan mendirikan FKPI. Lalu apa
maunya?" tanya Taufiq.
Ada dugaan yang berkembang di kalangan sejumlah aktivis mahasiswa
bahwa munculnya FKPI menunjukkan saat ini terjadi perpecahan dalam
Kelompok Cipayung.
Taufiq sendiri tak menepis kemungkinan itu. Ditanya apakah tak
diajaknya HMI masuk FKPI karena dianggap dekat kekuasaan, Taufiq
mengatakan, "Mungkin saja pembentukan FKPI dilatarbelakangi masalah
politik praktis itu. Tapi bila itu yang terjadi, berarti berkembang
rasa sentimen terhadap HMI," katanya.
Dugaan yang sama juga muncul dari Ketua Departemen Hubungan Luar Senat
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fitra Arsil."Saya pikir ini tak lepas
dari unsur politis," kata Arsil yang mengaku tak aktif dalam
organisasi ekstra manapun.
Tentang Kelompok Cipayung, Arsil mengatakan ia memang bisa dibilang
agak ketinggalan zaman, sebab mengandung unsur kepentingan pribadi
para pengurusnya untuk bergabung dalam KNPI. Tapi menurut Arsil,
bagaimanapun juga Kelompok Cipayung masih layak dipertahankan sebagai
alat kontrol KNPI. jrt/ian
Sumber:Republika Online [LINK] [ISMAP]Jum'at, 7 Pebruari 1997
Kandidat Ketua Menciut Jadi 4 Orang Kongres VIII KNPI Tidak Efisien Waktu
JAKARTA, (PR).-
Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang nyaris diwarnai
adu fisik hingga pukul 24.00 WIB tadi malam (4/11) di Jakarta, belum
juga berhasil memilih ketua. Kongres baru bisa menciutkan jumlah
kandidat menjadi empat orang.
Hingga berita ini diturunkan keempat kandidat baru selesai melakukan
kampanye dan akan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
Dalam Kongres VIII KNPI 1996 kali ini kandidat yang meramaikan bursa
Ketua Umum DPP KNPI semula berjumlah tujuh orang yakni Djoko
Purwongemboro (Ketua Umum Pemuda Panca Marga - PPM), Maulana Isman
(Ketua Umum GM Kosgoro), Adhyaksa (Ketua DPD I KNPI DKI Jakarta),
Ramli HM Yusuf (DPP KNPI), Kaharuddin Syah (DPP KNPI/Pemuda
Pancasila-PP), Gatot Sudjito (DPD KNPI Jatim) dan Taufiq Hidayat (PB
HMI).
Ketujuh bakal calon ini sebelumnya disaring dengan pemilihan tahap
pertama yakni pemilihan calon ketua umum. Mereka yang sedikitnya
didukung 10 suara baru berhak mengikuti pemilihan calon Ketua Umum DPP
KNPI.
Dari tujuh bakal calon, masuklah empat orang calon. Yakni, Maulana
Isman dengan 14 suara, Taufik Hidayat 19 suara, Djoko Purwongemboro 14
suara, dan Kaharudin Syah dengan 11 suara. Sementara bakal calon yang
gagal masuk sebagai calon ketua umum adalah Gatot Sudjito dengan dua
suara, Ramli HM Yusuf dengan satu suara, dan Adyaksa dengan enam
suara.
Begitu nama Taufik Hidayat mendapatkan dukungan terbanyak dalam
pemilihan tahap pertama, kubu Djoko Purwongemboro dan Maulana Isman
segera melakukan pertemuan tertutup. Di samping itu para calon ketua
umum kemudian menyampaikan terlebih dahulu visi dan pokok-pokok
pikirannya mengenai kepemudaan.
Molor
Agenda pemilihan ketua umum ini sebenarnya telah molor sehari dari
jadwal yang ditentukan. Berlarut-larutnya Kongres KNPI VIII 1996
terjadi karena alotnya sidang Komisi A bidang organisasi terutama saat
pembahasan AD/ART dan syarat-syarat calon ketua umum. Molornya waktu
juga disebabkan tindakan peserta yang melanggar jadwal.
Sebagai contoh, sidang lanjutan Komisi A yang direncanakan Senin pukul
09.00 baru dapat dimulai pukul 11.00 karena peserta masih molor di
kamar masing-masing. "Habis kami sangat lelah setelah membahas materi
komisi yang baru selesai pukul 04.00 dinihari," kata seorang peserta.
Sidang Komisi A dipimpin Nadjamuddin Ramly (Pemuda Muhammadiyah)
dengan wakil Sonny W. Manalu (Mapancas), sekretaris Ermalena (Fatayat
NU), serta anggotanya adalah Anwar Pua Geno (DPD I NTT), Sunatra (DPD
I Jabar), dan Didi Herdiansyah (DPP KNPI).
Sidang yang dimulai Minggu malam itu diwarnai dua kericuhan yang
memalukan. Keributan pertama berawal dari usulan Pengurus PB PMII Roni
Abu Bakar, DPD I Jatim, DPD I Maluku dan GMNI. Mereka minta sidang
ditunda sampai keesokan hari. Alasannya, peserta sidang kelelahan
setelah melakukan pembahasan AD/ART selama kurang lebih lima jam.
Usulan ini ditolak sebagian besar peserta wakil utusan dari DPD II.
Akhirnya dilakukan voting yang dimenangkan oleh utusan DPD II karena
jumlah mereka lebih banyak. Pimpinan sidang kemudian memutuskan rapat
pleno dilanjutkan.
Persoalan ternyata belum selesai. Abidin Fikri (GMNI) melakukan
interupsi dan protes atas keputusan pemimpin sidang. Saat itulah
Abidin mengatakan sesuatu yang menyinggung wakil DPD II. Akibatnya
peserta dari DPD II marah dan berusaha menyerang Fikri secara massal.
Namun bentrokan fisik dapat dihindarkan karena Abidin keburu diamankan
Satgas dari GM FKPPI. Buntut kejadian ini, empat OKM - GMNI, PMII,
HMI, dan GMKI - melakukan walk-out. Tapi mereka menyatakan akan
menerima segala keputusan sidang, walaupun tidak mau ikut menanggung
konsekuensi politiknya.
"Kita keluar dari pembahasan karena kami juga melihat bahwa kondisi
sidang tidak memungkinkan munculnya gerakan-gerakan pemikiran. Tapi
kita akan tetap mengikuti proses pemilihan ketua umum," tegas Sekjen
Presidium GMNI A Bhaskara.
Kejadian lebih memalukan terjadi pukul 03.15 dinihari ketika membahas
syarat untuk bisa menjadi calon. Utusan DPD Sumut, Riau dan Sumsel
menginginkan minimal 20 suara dukungan terhadap calon ketua umum. Hal
ini ditentang sebagian besar peserta lain yang menginginkan 10 suara.
Dalam hal ini tidak ada titik temu sehingga sidang diskors agar kedua
kubu melakukan lobi di podium. Akhirnya pemimpin sidang memutuskan 10
suara.
Kubu yang menginginkan 20 suara ternyata masih kesal, seorang peserta,
kemudian melempar buku dan memukul utusan dari Jatim. Suasana tambah
kacau dan baru reda ketika Satgas turun tangan mengamankan pemicu
keributan dari amukan peserta lain.
Usai sidang, Najamuddin Ramli hampir jatuh karena kelelahan. Bahkan ia
harus dikawal sedikitnya 20 orang Satgas saat menuju ke kamar di blok
E atau Gedung Namirah.
Belum efisien
Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hayono Isman
menilai, pelaksanaan Kongres KNPI belum memperhatikan prinsip
efisiensi karena banyak waktu terbuang untuk mendengarkan pengarahan
para menteri sehingga pembahasan substansi kongres waktunya relatif
sempit.
"Saya nggak habis pikir kapan kita bisa mengembangkan budaya efisiensi
khususnya di kalangan muda," katanya pada pembukaan Pelatihan
Kewirausahaan Model Atma Jaya di Jakarta, Senin, menanggapi
pelaksanaan Kongres KNPI VIII yang hingga tadi malam masih
berlangsung.
Menpora seperti dikutip Antara mengatakan, apabila selama lima hari
pertama berlangsungnya kongres acaranya mendengarkan pengarahan 16
menteri Kabinet Pembangunan VI, maka sebenarnya sejumlah pejabat
tersebut dapat dimohon untuk tampil secara bersama.
"Saya tidak keberatan kalau beberapa orang menteri ditampilkan secara
bersama dalam suatu waktu sehingga lebih efisien," jelasnya.
Kongres KNPI hingga hari kelima (1/11) menampilkan sejumlah Menteri
Kabinet Pembangunan VI selain juga menampilkan pembicara dari tiga
Organisasi Peserta Pemilu (OPP).
Menpora lebih jauh mengatakan, berapa jumlah menteri yang ideal bisa
tampil dalam kongres KNPI tergantung dari kemauan organisasi tersebut
asal efisien.
"Jadi berapa menteri yang dimohon memberi pengarahan itu terserah
organisasi, namun tetap harus menerapkan budaya efiensi, seperti
Universitas Atmajaya yang menampilkan tiga pembicara sekaligus dalam
satu forum seperti ini," ujarnya.***
Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang nyaris diwarnai
adu fisik hingga pukul 24.00 WIB tadi malam (4/11) di Jakarta, belum
juga berhasil memilih ketua. Kongres baru bisa menciutkan jumlah
kandidat menjadi empat orang.
Hingga berita ini diturunkan keempat kandidat baru selesai melakukan
kampanye dan akan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
Dalam Kongres VIII KNPI 1996 kali ini kandidat yang meramaikan bursa
Ketua Umum DPP KNPI semula berjumlah tujuh orang yakni Djoko
Purwongemboro (Ketua Umum Pemuda Panca Marga - PPM), Maulana Isman
(Ketua Umum GM Kosgoro), Adhyaksa (Ketua DPD I KNPI DKI Jakarta),
Ramli HM Yusuf (DPP KNPI), Kaharuddin Syah (DPP KNPI/Pemuda
Pancasila-PP), Gatot Sudjito (DPD KNPI Jatim) dan Taufiq Hidayat (PB
HMI).
Ketujuh bakal calon ini sebelumnya disaring dengan pemilihan tahap
pertama yakni pemilihan calon ketua umum. Mereka yang sedikitnya
didukung 10 suara baru berhak mengikuti pemilihan calon Ketua Umum DPP
KNPI.
Dari tujuh bakal calon, masuklah empat orang calon. Yakni, Maulana
Isman dengan 14 suara, Taufik Hidayat 19 suara, Djoko Purwongemboro 14
suara, dan Kaharudin Syah dengan 11 suara. Sementara bakal calon yang
gagal masuk sebagai calon ketua umum adalah Gatot Sudjito dengan dua
suara, Ramli HM Yusuf dengan satu suara, dan Adyaksa dengan enam
suara.
Begitu nama Taufik Hidayat mendapatkan dukungan terbanyak dalam
pemilihan tahap pertama, kubu Djoko Purwongemboro dan Maulana Isman
segera melakukan pertemuan tertutup. Di samping itu para calon ketua
umum kemudian menyampaikan terlebih dahulu visi dan pokok-pokok
pikirannya mengenai kepemudaan.
Molor
Agenda pemilihan ketua umum ini sebenarnya telah molor sehari dari
jadwal yang ditentukan. Berlarut-larutnya Kongres KNPI VIII 1996
terjadi karena alotnya sidang Komisi A bidang organisasi terutama saat
pembahasan AD/ART dan syarat-syarat calon ketua umum. Molornya waktu
juga disebabkan tindakan peserta yang melanggar jadwal.
Sebagai contoh, sidang lanjutan Komisi A yang direncanakan Senin pukul
09.00 baru dapat dimulai pukul 11.00 karena peserta masih molor di
kamar masing-masing. "Habis kami sangat lelah setelah membahas materi
komisi yang baru selesai pukul 04.00 dinihari," kata seorang peserta.
Sidang Komisi A dipimpin Nadjamuddin Ramly (Pemuda Muhammadiyah)
dengan wakil Sonny W. Manalu (Mapancas), sekretaris Ermalena (Fatayat
NU), serta anggotanya adalah Anwar Pua Geno (DPD I NTT), Sunatra (DPD
I Jabar), dan Didi Herdiansyah (DPP KNPI).
Sidang yang dimulai Minggu malam itu diwarnai dua kericuhan yang
memalukan. Keributan pertama berawal dari usulan Pengurus PB PMII Roni
Abu Bakar, DPD I Jatim, DPD I Maluku dan GMNI. Mereka minta sidang
ditunda sampai keesokan hari. Alasannya, peserta sidang kelelahan
setelah melakukan pembahasan AD/ART selama kurang lebih lima jam.
Usulan ini ditolak sebagian besar peserta wakil utusan dari DPD II.
Akhirnya dilakukan voting yang dimenangkan oleh utusan DPD II karena
jumlah mereka lebih banyak. Pimpinan sidang kemudian memutuskan rapat
pleno dilanjutkan.
Persoalan ternyata belum selesai. Abidin Fikri (GMNI) melakukan
interupsi dan protes atas keputusan pemimpin sidang. Saat itulah
Abidin mengatakan sesuatu yang menyinggung wakil DPD II. Akibatnya
peserta dari DPD II marah dan berusaha menyerang Fikri secara massal.
Namun bentrokan fisik dapat dihindarkan karena Abidin keburu diamankan
Satgas dari GM FKPPI. Buntut kejadian ini, empat OKM - GMNI, PMII,
HMI, dan GMKI - melakukan walk-out. Tapi mereka menyatakan akan
menerima segala keputusan sidang, walaupun tidak mau ikut menanggung
konsekuensi politiknya.
"Kita keluar dari pembahasan karena kami juga melihat bahwa kondisi
sidang tidak memungkinkan munculnya gerakan-gerakan pemikiran. Tapi
kita akan tetap mengikuti proses pemilihan ketua umum," tegas Sekjen
Presidium GMNI A Bhaskara.
Kejadian lebih memalukan terjadi pukul 03.15 dinihari ketika membahas
syarat untuk bisa menjadi calon. Utusan DPD Sumut, Riau dan Sumsel
menginginkan minimal 20 suara dukungan terhadap calon ketua umum. Hal
ini ditentang sebagian besar peserta lain yang menginginkan 10 suara.
Dalam hal ini tidak ada titik temu sehingga sidang diskors agar kedua
kubu melakukan lobi di podium. Akhirnya pemimpin sidang memutuskan 10
suara.
Kubu yang menginginkan 20 suara ternyata masih kesal, seorang peserta,
kemudian melempar buku dan memukul utusan dari Jatim. Suasana tambah
kacau dan baru reda ketika Satgas turun tangan mengamankan pemicu
keributan dari amukan peserta lain.
Usai sidang, Najamuddin Ramli hampir jatuh karena kelelahan. Bahkan ia
harus dikawal sedikitnya 20 orang Satgas saat menuju ke kamar di blok
E atau Gedung Namirah.
Belum efisien
Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hayono Isman
menilai, pelaksanaan Kongres KNPI belum memperhatikan prinsip
efisiensi karena banyak waktu terbuang untuk mendengarkan pengarahan
para menteri sehingga pembahasan substansi kongres waktunya relatif
sempit.
"Saya nggak habis pikir kapan kita bisa mengembangkan budaya efisiensi
khususnya di kalangan muda," katanya pada pembukaan Pelatihan
Kewirausahaan Model Atma Jaya di Jakarta, Senin, menanggapi
pelaksanaan Kongres KNPI VIII yang hingga tadi malam masih
berlangsung.
Menpora seperti dikutip Antara mengatakan, apabila selama lima hari
pertama berlangsungnya kongres acaranya mendengarkan pengarahan 16
menteri Kabinet Pembangunan VI, maka sebenarnya sejumlah pejabat
tersebut dapat dimohon untuk tampil secara bersama.
"Saya tidak keberatan kalau beberapa orang menteri ditampilkan secara
bersama dalam suatu waktu sehingga lebih efisien," jelasnya.
Kongres KNPI hingga hari kelima (1/11) menampilkan sejumlah Menteri
Kabinet Pembangunan VI selain juga menampilkan pembicara dari tiga
Organisasi Peserta Pemilu (OPP).
Menpora lebih jauh mengatakan, berapa jumlah menteri yang ideal bisa
tampil dalam kongres KNPI tergantung dari kemauan organisasi tersebut
asal efisien.
"Jadi berapa menteri yang dimohon memberi pengarahan itu terserah
organisasi, namun tetap harus menerapkan budaya efiensi, seperti
Universitas Atmajaya yang menampilkan tiga pembicara sekaligus dalam
satu forum seperti ini," ujarnya.***
Asal Usul Padi Sumbangan Mega
VIVAnews – Bibit Padi ‘Mari Sejahterakan Petani’ (MSP) yang dibakar petani di Banyumas berasal dari seorang peneliti Institut Pertanian Bogor, Surono Dano. Menurut Koordinator Nasional MSP ‘Mari Sejahterakan Petani’, Abidin Fikri, padi tersebut pertamakali dikembangkan di Lampung.
”Penelitiannya dilakukan 12 tahun,” katanya usai diskusi "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2008. Penelitian yang dilakukan awalnya tentang padi lokal, namun berlanjut pada penemuan varietas padi yang tingkat produktifitasnya ddiatas 10 ton per hektar.
Jenis padi tersebut lantas dikembangkan di beberapa daerah seperti Jawa, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Program MSP, lanjut Abidin, dimulai pada Desember 2007. ”Program ini tidak didanai siapapun karena sifatnya gotong royong,” katanya. Program tersebut juga tidak semata-mata diberikan pada petani yang pro PDI P. ”Program hanya kepada orang yang konsen pada petani,” tambah Abidin.
”Penelitiannya dilakukan 12 tahun,” katanya usai diskusi "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2008. Penelitian yang dilakukan awalnya tentang padi lokal, namun berlanjut pada penemuan varietas padi yang tingkat produktifitasnya ddiatas 10 ton per hektar.
Jenis padi tersebut lantas dikembangkan di beberapa daerah seperti Jawa, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Program MSP, lanjut Abidin, dimulai pada Desember 2007. ”Program ini tidak didanai siapapun karena sifatnya gotong royong,” katanya. Program tersebut juga tidak semata-mata diberikan pada petani yang pro PDI P. ”Program hanya kepada orang yang konsen pada petani,” tambah Abidin.
Komunitas FB Demo Ambalat Headlines | Tue, Jun 9, 2009 at 18:52 | Jakarta, matanews.com
Merasa tidak suka dengan pelecehan yang dilakukan kapal perang Malaysia yang dengan sengaja melintas sebanyak 16 kali di perairan Ambalat, komunitas yang terbentuk dijejaring sosial Facebook akan berunjuk rasa di kedutaan besar Malaysia, Rabu (10/6).
Menurut pengelola Abidin Fikri saat dihubungi di Jakarta Selasa, lebih kurang 200 orang yang setiap hari bertemu di jejaring facebook tersebut akan diterjunkan dalam unjuk rasa tersebut. Komunitas Indonesia Berdaulat telah aktif di Facebook selama sebulan. n.
Adapun tujuan dari kelompok yang menamakan diri ‘Komunitas Indonesia Berdaulat’ ini akan memberikan petisi ke pemerintah dan kedutaan besar Malaysia mengenai kedaulatan RI di Ambalat. “Tidak ada sejengkal tanah pun dalam kedaulatan RI yang dapat diambil oleh negara lain,â€� tandas Abidin.
Menurut Abidin, Ambalat murni berada dalam wilayah RI dan bukan merupakan wilayah sengketa. Hanya saja, Ambalat berada di wilayah perbatasan dan ada minyak di sana, sehingga Malaysia coba-coba. “Kesimpulan ini kami dapat setelah melakukan pengkajian perjanjian Indonesia-Malaysia dan hukum kelautan,” ujarnya.(*z/vin
Menurut pengelola Abidin Fikri saat dihubungi di Jakarta Selasa, lebih kurang 200 orang yang setiap hari bertemu di jejaring facebook tersebut akan diterjunkan dalam unjuk rasa tersebut. Komunitas Indonesia Berdaulat telah aktif di Facebook selama sebulan. n.
Adapun tujuan dari kelompok yang menamakan diri ‘Komunitas Indonesia Berdaulat’ ini akan memberikan petisi ke pemerintah dan kedutaan besar Malaysia mengenai kedaulatan RI di Ambalat. “Tidak ada sejengkal tanah pun dalam kedaulatan RI yang dapat diambil oleh negara lain,â€� tandas Abidin.
Menurut Abidin, Ambalat murni berada dalam wilayah RI dan bukan merupakan wilayah sengketa. Hanya saja, Ambalat berada di wilayah perbatasan dan ada minyak di sana, sehingga Malaysia coba-coba. “Kesimpulan ini kami dapat setelah melakukan pengkajian perjanjian Indonesia-Malaysia dan hukum kelautan,” ujarnya.(*z/vin
Minggu, 13 Desember 2009
Pembakar Padi Megawati Diprovokasi PDIP menyatakan tindakan pembakaran padi pemberian Megawati disebabkan karena provokasi
VIVAnews - Para petani di Banyumas, Jawa Tengah, membakar padi pemberian Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun PDIP menyatakan, para petani yang membakar padi tersebut adalah orang-orang yang berada di luar program PDI Perjuangan "Mari Sejahterakan Petani" atau MSP.
"Jadi, yang di sana itu orang yang berada di luar komunitas MSP," kata Ketua Koordinator Mari Sejahterakan Petani, Abidin Fikri, usai diskusi "Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2008.
Abidin yang juga ketua kegiatan program Mari Sejahterakan Petani di PDI Perjuangan ini menegaskan, emosi petani bermula dari janji palsu yang diberikan orang tak dikenal. Janji tersebut yakni, hasil panen petani akan dibeli.
"Tapi tidak jadi. Akhirnya petani marah, lalu dibakar," tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Baitul Muslimin PDI Perjuangan. Menurutnya, petani yang tergabung dalam komunitas Mari Sejahterakan Petani adalah orang-orang yang khusus mengikuti program tersebut di PDI Perjuangan.
Semua petani Komunitas MSP itu terdaftar di PDI Perjuangan. Data nama petani, luas lahan, jenis padi, menurut Abidin, juga tertulis secara lengkap di organisasi.
• VIVAnews
Jakarta Cermin Pemilih Yang Kritis
KOMPAS.com - Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki segudang kelebihan dibandingkan dengan daerah lain. Kota metropolitan ini memiliki fasilitas dan akses ekonomi yang relatif lebih baik. Tidak mengherankan jika orang berduyun-duyun ke Jakarta untuk mencari rezeki dan memadati setiap jengkal tanah di sana.
Padatnya penduduk Jakarta ternyata dipandang sebagai hal yang positif bagi partai politik. Di sanalah potensi pemilih terlihat nyata. Sekitar tujuh jutaan pemilih ada di sana. Oleh karena itu, kota ini sudah barang tentu menjadi primadona parpol-parpol yang bertarung untuk meraih konstituen sebanyak-banyaknya di setiap pemilihan umum.
Kultur perkotaan yang berkembang yang ditandai dengan akses informasi dan tingkat pendidikan penduduknya yang lebih baik membuat karakter masyarakatnya pun lebih pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu, sulit memprediksi partai yang akan menjadi pemenang dalam setiap pemilu di wilayah tersebut. Setiap pemilu, partai yang dipilih mayoritas warganya selalu berubah.
Sikap warga Jakarta ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara beberapa pemilu sebelumnya. Pada pemilu 1999, misalnya, tiba-tiba saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil menguasai pemilu dengan meraih 39,4 persen suara. Lalu disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan meraih 17,2 persen. Partai Golkar yang sebelumnya menguasai perolehan suara di wilayah ibu kota meraih rangking ketiga dengan 10,3 persen suara. Ini menunjukkan pilihan politik masyarakat Jakarta bukanlah kristalisasi ideologi, tetapi lebih pada kepentingan mereka saat itu.
Menurut Ketua Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro, pilihan politik masyarakat Jakarta sangat dinamis. Jika melihat sejarah setiap pemilu di wilayah ini, warna partai pemenang pemilu sangat berbeda-beda.
Ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan representasi daerah urban yang masyarakatnya memiliki karakter khas. Masyarakatnya bersifat lebih terbuka terhadap informasi dan lebih kritis, yakni dalam arti apakah kepuasan mereka terpenuhi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, masyarakat Jakarta “kurang” loyal pada pegangan pilihan partai tertentu dibanding masyarakat pedesaan sehingga mereka bisa saja berubah dari satu partai ke partai lain.
Sebagai masyarakat dengan agregasi sosial ekonomi yang sangat mencolok, masyarakat Jakarta lebih dimotori oleh kepentingan sosial ekonomi mereka dalam menentukan pilihan politiknya daripada ideologi. Maka, tidak mengherankan jika kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia ini menjadi sebuah pertaruhan politik bagi parpol pada setiap pemilu.
Pada Pemilu 1955, partai Islam cukup mendominasi hasil pemilu di Jakarta. Dengan pemilih sebesar satu juta orang untuk memperebutkan lima kursi DPRD, dua kursi diambil oleh Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), satu oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di tingkat nasional, PNI menjadi pemenang pemilu, tetapi di Jakarta Masyumi mendapat 26,1 persen dan PNI hanya 19,8 persen suara. Untuk seterusnya, partai Islam selalu mendapat tempat di DKI Jakarta.
Partai pemenang berubah setelah Orde Baru berkuasa. Golkar sebagai mesin politik penguasa saat itu dapat dikatakan sebagai ”penguasa” Jakarta. Akan tetapi, Jakarta tetaplah kota dengan banyaknya kepentingan yang dilandasi sikap terbuka. Saat Orde Baru, di mana pengawasan pemerintah saat itu masih ketat, PPP pernah memenangi pemilu di Jakarta.
Lebih mengejutkan lagi adalah perolehan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai ini berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2004. Meskipun corak haluannya sebagai partai Islam, tetapi ”wajah” yang ditampilkan sangat berbeda dengan partai Islam lainnya.
”Perpindahan pilihan parpol ini tentunya sangat situasional, tergantung kepentingan pragmatis semata. Jika pada Orde Baru PPP menang, itu merupakan perlawanan terhadap penguasa saat itu. Demikian pula, PDI-P yang menang sesudahnya, lebih disebabkan kekecewaan pada Golkar sebagai pemenang Pemilu 1997,” urai Umar Juaro.
Namun, yang terjadi kemudian adalah kekecewaan rakyat kepada PDI-P yang dianggap tidak memenuhi janji kepada konstituen. Akibatnya, orientasi masyarakat mulai melirik partai lain yang dianggap menjanjikan. Lalu, PKS-lah yang berhasil memenangkan pemilu di Jakarta pada Pemilu 2004. Saat itu, PKS memperoleh 1 juta suara dari 4,5 juta pemilih di Jakarta.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik masyarakat Jakarta yang terjadi tidak hanya pada kalangan masyarakat bawah, tetapi juga kelompok elite, seperti warga keturunan. Meski tidak memilih partai Islam, mereka akan bermain di PDI-P atau Golkar saja.
Secara terbuka Adang Ruchyatna, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P DKI Jakarta, mengakui bahwa partai berlambang banteng ini melupakan wong cilik yang merupakan konstituen ideologis mereka setelah kemenangan tahun 1999. ”Hingga akhirnya kami ditinggalkan,” ungkap Adang.
Setelah kekalahan tahun 2004, PDI-P memulai pendekatan baru ke masyarakat dengan mendatangi langsung masyarakatnya, bahkan lebih dari 200 titik di Jakarta, ”Kami tidak segan meminta maaf kepada konstituen kami yang merasa ditinggalkan oleh PDI-P,” lanjut Adang.
Menyadari akan hal itu, sejak pertengahan tahun 2005 PDI-P bahkan membangun sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana, masyarakat dari berbagai elemen mendapat pelatihan seperti perbengkelan, pertanian, peternakan bahkan industri tahu dan tempe.
Menurut Abidin Fikri yang bekerja di sana, hingga saat ini sudah ada 74 angkatan atau sekitar 6.000 orang yang dilatih karena setiap angkatan biasanya lebih dari 100 orang.
Itulah sebabnya, partai-partai mulai sadar dalam meraih simpati warga Jakarta. Hal senada juga diungkapkan Dedi Supriadi, staf ahli PKS yang sering kali melakukan riset popularitas partai sekaligus melihat kebutuhan masyarakat di ibu kota. Berdasarkan riset internal partai tahun 2003 diketahui bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersih dari korupsi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat. Maka, slogan yang dipakai menjelang pemilu tahun 2004 adalah ”Bersih, Peduli”. Namun, Dedi tidak menampik bahwa peran media massa menjelang pemilu sangat besar mendongkrak popularitas partai ini. ”Yang sulit bagi kami adalah memprediksi kelompok ”swing voters” yang lebih dari 26 persen di Jakarta,” ujar Dedi.
Dari riset pula diketahui bahwa persoalan Jakarta bagi warganya adalah banjir, pengangguran, keindahan kota serta kemiskinan, maka slogan untuk memenangkan pemilihan gubernur tahun 2007 adalah ”Ayo Benahi Jakarta”. Maka, hasilnya sangat mengejutkan, PKS yang mengusung Adang Dorodjatun tanpa berkoalisi mampu memperoleh hasil 42,1 persen suara.
Sementara itu pasangan Fauzi Bowo-Priyanto memenangkan pemilihan gubernur tersebut dengan perolehan suara 57,8 persen dengan didukung oleh 19 partai politik saat itu. Ini menunjukkan mesin politik PKS bekerja secara luar biasa dan layak diperhitungkan oleh parpol lainnya di negeri ini, khususnya di wilayah ibu kota.
(UMI KULSUM/Litbang Kompas)
Langganan:
Komentar (Atom)
