SEJUMLAH ORMAS TOLAK SOEHARTO

Jakarta, KdP(6/1) Sejumlah aktivis pro demokrasi dari berbagai organisasi massa
(ormas)secara bersama-sama membuat pernyataan. Inti dari pernyataan -- walau
secara implisit -- adalah menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai
presiden RI 1998-2003. Tak hanya itu para aktivis juga menuntut
pertanggung jawaban politik dan hukum terhadap Presiden Soeharto atas
kebijakan yang selama ini dijalankan. Beberapa penanda-tangannya adalah
kaum muda dari beberapa organisasi seperti, Syaiful Bahri Anshori (Ketua
Umum PB PMII), A. Baskara (Sekjen GMNI), Emanuel Migo (Sekjen PMKRI),
Edward Tanari (Ketua Umum GMKI), Mulyana W. Kusumah (Sekjen KIPP), BY.
Widyankristyoko (Ketua Harian PIJAR Indonesia).
Pembacaan pernyataan ini dilakukan pada jumpa pers yang di gelar di
markas GMNI, Wisma Marinda, Jakarta Pusat, Senin (5/1). Tersiar kabar
para penandatangan akan membawa pernyataannya ke DPR. Namun demikian belum
diketahui kapan persisnya mereka akan bertandang ke gedung legislatif.
Di bawah ini adalah salinan lengkap pernyataan bersama yang ditanda
tangani 23 orang.***

------------------------------------------------------------------------

MENUJU PERBAIKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Kehidupan kebangsaan dewasa ini meminta perhatian dan penyelesaian
secara serius dari seluruh rakyat Indonesia. Sejarah dunia terus bergerak
dengan logika kemajuan, meninggalkan sikap konservatif dan orientasi status
quo. Pembangunan selama ini memang cukup berarti bagi perkembangan
kenegaraan. Dengan pembangunan, rakyat dapat menikmati berbagai kemajuan dunia,
sebagai mana laporan resmi pemerintah. Namun harus diakui, seiring dengan
kemajuan yang dicapai pembangunan juga menyimpan kekurangan. Kehidupan budi luhur
bangsa tersisihkan oleh kepentingan material. Rasa senasib sepenanggungan
dalam hidup bersama sebagai roh kebangsaan mengalami erosi sampai
tingkat yang mengkhawatirkan. Rakyat makin hari merasa terhimpit beban untuk
sekedar menyambung hidup.

Sementara itu perekonomian nasional sebagai produk utama pembangunan
selama ini mengalami kegoncangan. Krisis moneter yang menjatuhkan nilai rupiah
berdampak panjang bagi kehidupan kebangsaan. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan selama ini menjauh
dari cita-cita luhur didirikannya negara Republik Indonesia. Oleh karena
itu, penyelenggara negara yang merupakan pengemban amanat rakyat sudah
seharusnya memberikan pertanggung jawaban politik dan hukum terhadap
kebijakan yang selama ini dijalankan.

Dalam menghadapi persoalan kebangsaan kita saat ini diperlukan kerjasama
semua kekuatan bangsa. Kondisi semacam ini menantang kearifan,
kecerdasan dan ketepatan kita sebagai bangsa dalam bertindak. Tantangan ini tidak
mungkin dapat diatasi oleh seseorang maupun kelompok yang paling kuat
sekalipun. Untuk menghimpun kerjasama dimaksud diperlukan hadirnya
pemimpin nasional baru yang mempunyai integritas, sehat dan dinamis. Oleh karena
itulah kami mengajak seluruh rakyat Indonesia menemukan dan mendorong
hadirnya pemimpin nasional baru melalui proses yang terbuka , kompetitif
dan demokratis.

Pemimpin nasional baru yang diperlukan oleh tantangan kebangsaan kita
adalah yang mampu menjalankan tugas untuk :
1. Melakukan pembaruan politik ke aras kehidupan yang lebih demokratis.
2. Memperbaiki kehidupan perekonomian yang berwatak kerakyatan demi
terwujudnya masyarakat sejahtera makmur berkeadilan.
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih.
4. Menegakkan negara hukum.
5. Mengembalikan kehidupan budi luhur bangsa.
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan.
7. Mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme.

Demikian pokok-pokok pikiran ini disampaikan sebagai resolusi untuk
kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan semoga Tuhan YME memberikan
kekuatan bagi kita semua untuk mewujudkannya.

Jakarta, 5 januari 1998

1. Abidin Fikri (FKPI/GMNI)
2. Standar Kiaa (KIPP Indonesia)
3. Nyoman Parta (FKPI/KMHDI)
4. Desmond J. Mahesa (LBHN)
5. Viktus Murin (FKPI/GMNI)
6. Yayat H. Wahyanika (FKGMNU)
7. A. Baskara (FKPI/GMNI)
8. Muctar Sindang (KIPP)
9. Dharmana (FKPI/KMHDI)
10. Suktonul Huda (FKPI/PMII)
11. Safira Machrusah (FKPI/IPPNU)
12. Syaiful Bahri Anshori (FKPI/PB PMII)
13. Ahmad Rofik (PB PMII)
14. Nor Hikmah (KNPD)
15. Mulyana W. Kusumah (KIPP)
16. Emanuel Migo (FKPI)
17. Edward tanari (FKPI)
18. Yusmic (FKPI)
19. B.Y. Widyankristyoko (PIJAR Indonesia)
20. Kuldip Singh (PIJAR Indonesia)
21. Widhi Wahyuwidodo (PUSPIPAM)
22. Agam Indrapura (PUSPIPAM)
23. Sutjipto (Pemuda Demokrat)

Sumber: Kabar Dari Pijar//Tue Jan 06 1998 - 18:22:00 EST